Ombudsman Sulsel dan Komisi V DPR RI Tinjau Kesiapan Uji Coba Kereta Api Barru-Palanro
RAKYAT.NEWS, BARRU - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Anggota Komisi V DPR RI meninjau langsung kesiapan uji coba operasional Kereta Api lintas Barru-Palanro yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026. Peninjauan dilakukan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi yang digelar Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA Sulsel), Senin (8/6/2026), melalui perjalanan menggunakan Kereta Inspeksi dari Stasiun Mandai menuju Stasiun Palanro.
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Dr. Ismu Iskandar, Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi, pemerintah daerah, instansi perhubungan, Otoritas Pelabuhan Garongkong, hingga operator perkeretaapian.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Dr. Ismu Iskandar, menegaskan bahwa keberhasilan pengoperasian kereta api tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, tetapi juga kualitas pelayanan yang akan diterima masyarakat.
"Kereta api bukan sekadar sarana transportasi. Yang terpenting adalah bagaimana layanan ini mampu memberikan kemudahan, keselamatan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak perlu memastikan bahwa kesiapan operasional berjalan beriringan dengan kesiapan pelayanan kepada pengguna," ujarnya.
Menurut Ismu, pengawasan pelayanan publik harus dimulai sejak tahap perencanaan dan persiapan, bukan setelah muncul keluhan dari masyarakat.
Ia menilai forum koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi potensi kendala yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan saat operasional dimulai.
"Pengawasan yang baik bukan menunggu masalah terjadi. Justru pada tahap persiapan seperti ini seluruh pihak perlu memastikan informasi kepada masyarakat tersampaikan dengan baik, aspek keselamatan terpenuhi, dan mekanisme pelayanan berjalan jelas. Dengan begitu potensi keluhan maupun gangguan layanan bisa diminimalkan," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan lembaga pengawas dalam mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, keberadaan layanan kereta api diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan mobilitas orang dan barang.
Melalui koordinasi tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait kesiapan operasional lintas Barru-Palanro, sehingga layanan yang dihadirkan nantinya dapat berjalan aman, responsif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Bagi Ombudsman Sulsel, keberhasilan layanan publik tidak hanya diukur dari beroperasinya sarana dan prasarana, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara menghadirkan pelayanan yang berkualitas, berorientasi pada keselamatan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. (*)
