Ombudsman Sulsel Awasi Program Makan Bergizi Gratis
MEDIASINERGI.CO MAKASSAR - Salah satu tujuan dari program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo adalah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas melalui pemenuhan gizi generasi muda sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). Sasarannya dari program ini adalah untuk mendapatkan generasi yang sehat dan cerdas tahun 2045 yang sasarannya untuk mencapai tujuan generasi Indonesia emas.
Dalam pelaksanaan program inilah, sehingga Kemendikdasmen bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan ketepatan sasaran program dari program tersebut agar tepat sasaran.
Sejalan dengan hal tersebut, maka program prioritas Ombudsman Perwakilan Sulsel pada tahun 2025 adalah fokus pada pelayanan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulsel.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar, ST MT pada acara diskusi yang digelar dengan nama Ngopi Boss, atau akronim dari Ngobrol Pengawasan Inklusif Bareng Ombudsman Sulsel, yang dihadiri sejumlah media online cetak dan juga organisasi Wartawan dari PWI, IWO dan AJI, Selasa, 14 Januari 2025, di cafe Obia Eatery and Coffee di jln Tun Abdulrazak, Kabupaten Gowa.
Program Presiden Prabowo ini merupakan program prioritas sehingga perlu dikawal dan diawasi agar tujuannya tidak salah sasaran.
"Sejak dilakukan uji coba program makan bergizi gratis di beberapa sekolah di Makassar tanggal 5 Oktober 2025, ombudsman Sulsel juga sudah melakukan pemantauan lansung di beberapa titik sekolah di Makassar dengan melihat langsung pembuatan makanan bergizi mulai dari tempat pengolahan makanan, dari segi kesehatan maupun kehalalan bahan, hingga yang sistem distribusi yang," ungkap Ismu Iskandar.Dari pantauan di sejumlah sekolah, Ombudsman Sulsel, merasa optimis program MBG tersebut bisa berjalan lancar, karena efeknya sangat dirasakan oleh masyarakat, yang ikut membuka banyak peluang kerja.
Namun, untuk menjaga agar tujuan MBG tersebut bisa berhasil, maka masyarakat juga diminta untuk mengawal dan mengawasi program tersebut, agar tetap sesuai dengan harapan Presiden Prabowo supaya kami anak-anak Indonesia hidup sehat dan memiliki kecerdasan dan unggul.
Ismu Iskandar juga menjelaskan, pengawasan terhadap pelayanan publik di seluruh daerah di Sulsel sudah mulai berkinerja baik, karena dari 24 kabupaten, tinggal empat daerah kabupaten yang masih berada di zona kuning yakni, Kabupaten Maros, Sidrap, Enrekang dan Palopo.
Diharapkan ke depan, tingkat pelayanan publik di seluruh kabupaten sudah masuk ke zona hijau, sehingga diharapkan empat daerah itu lebih memperbaiki kinerja pelayanan publiknya.
Adapun sejumlah instansi yang masih banyak bermasalah dengan layanan publiknya adalah kantor pertanahan, instansi kepolisian dan juga pelayanan pemerintahan daerah, yang masih ditemukan keterlambatan dalam proses pelayanan yang semestinya bisa sehari tapi molor beberapa hari serta juga masih adanya pungutan liar di beberapa instansi.
Seperti diketahui pada tahun 2024 lalu akses laporan masyarakat terkait dengan pelayanan sebanyak 1.017 laporan , sedangkan pada 2023 lalu jumlah laporan terkait dengan pelayanan adalah sebanyak 881 laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Sulsel.
Harapannya, semakin banyak laporan pengawasan pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman, maka tingkat kepuasan pelayanan publik akan semakin baik.
Untuk itulah, segala upaya dilakukan Ombudsman Sulsel untuk mengawasi tingkat pelayanan publik melalui berbagai saluran sperti medsos dan juga Ombudsman turun lansung melakukan melakukan pengawasan, termasuk melibatkan unsur media massa online yang bisa menjadi sumber pengawasan pelayanan di daerah terpencil.
Adapun keluhan yang banyak diterima Ombudsman Sulsel meliputi, perkara masalah tanah di agraria, sistem admistrasi pemerintahan, pelayanan di kepolisian dan juga pungutan liar yang masih marak terjadi di tempat pelayanan publik.(*)
