Ombudsman Sulbar Usut Dugaan Pungli Rp 150 di SMPN 1 Kalukku Mamuju
TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Ombusdman RI perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) akan menindaklanjuti kasus dugaan pungutan liar di SMP Negeri 1 Kalukku, Kabupaten Mamuju.
Diketahui, pihak komite sekolah meminta kepada orangtuas siswa untuk membayaran iuran Rp 12 ribu per bulan atau Rp 145 ribu per tahun.
Pembayaran itu untuk pembangunan sejumlah fasilitas sekolah seperti panggung seni dan lapangan.
Kepala Asisten Penerimaan dan Verifikasi Pelaporan Ombusdman Sulbar Bob Jafar mengatakan, pihaknya sudah menemui beberapa orangtua siswa SMPN 1 Kalukku terkait dugaan pungli.
"Kami kumpulkan pulbaket ke orangtua siswa dan selanjutnya kami tindak lanjuti pihak sekolah," kata Bob Jafar saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, via WahtsApp, Selasa (7/2/2023).
Dia menuturkan, tindak lanjut ke sekolah segera dilakukan dalam waktu dekat ini.
"saya sudah ketemu dengan beberapa orangtua siswa, untuk tindaklanjut dengan sekolahnya besok atau lusa tim kami ke SMP 1 Kalukku," bebernya.
Sebelumnya, Orangtua siswa SMP Negeri 1 Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluh atas dugaan pungutan liar yang dilalkukan oleh pihak guru sekolah.
Pasalnya ratusan wali siswa dibebankan pembayaran untuk pembangunan lapangan sekolah senilai Rp 150 ribu per orang.
Hal itu membuat kesal salah satu orangtua siswa bernama Rabiatul Adawiah karena tidak pernah di undang rapat pembahasan pembayaran sekolah.
"Iya kemarin katanya ada orangtua siswa di undang pihak sekolah terkait pembayaran itu. Tapi anehnya hanya sebagian orangtua siswa diundang," ungkap Rabiatul saat dihuhubungi Tribun-Sulbar.com via telepon, Sabtu (3/2/2023).
Terpisah Kepala Sekolah SMPN 1 Kalukku Nawawi Yusuf mengaku, terkait pembayaran itu pihak komite sekolah dan guru sudah memanggil wali siswa untuk rapat.
"Kemarin kami sudah panggil semua orangtuas siswa dan mereke setuju. Kalau orangtua yang tidak datang berarti tidak lihat undanganya itu," terangya.
Nawawi menuturkan, pembayaran itu bentuknya swadaya komite yang bekerjasama dengan sekolah dan melibatkan orangtua siswa.
"Kita bebankan (orangtua siswa) itu karena situasi sekarang lapangan di sekolah becek kalau hujan. Jadi tidak ada masalah," sebutnya.
Dia menjelaskan, sebetulnya nilai dibebankan itu hanya Rp 145 ribu sehingga inisiatif orangtua siswa bayar Rp 150 ribu.
"Anggaran dana bos Rp 500 juta itu sudah ada peruntukannya. Kalau misalkan anggaran dana bos itu bisa untuk pembangunan lapangan pasti saya tidak pungut biaya dari orangtua," tandasnya.(*)
