Ombudsman Sulbar Terima 1.045 Pengaduan Sejak 2013, Terbanyak soal Pedesaan
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) menerima 1.045 pengaduan sejak 2013 hingga 2022. Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Lukman Umar, saat silaturahmi dengan insan pers di Mamuju, Kamis (2/5/2022).
Menurut Lukman Umar, dari 1.045 pengaduan dalam kurun 10 tahun, pengaduan terkait pedesaan menempati urutan tertinggi dari 5 laporan yang masuk ke Ombusdman RI Perwakilan Sulbar sebanyak 259 kasus.
Kemudian disusul pengaduan kepegawaian 257 kasus, pendidikan 217 kasus, perhubungan dan infrastruktur 173 kasus, dan kesehatan 139 kasus.
"Memang lima peringkat terbesar itu, yang memang maladministrasi dilaporkan ke kantor kita," kata Lukman Umar.
Dia menjelaskan, pengaduan soal pedesaan terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oknum para kepala desa usai dilantik.
"Banyak yang salah kaprah terkait kewenangan sebagai kepala desa dan lebih banyak unsur politiknya," ujar dia.
Hal lain, menyangkut dana BUMDes dan anggaran dana desa yang dikelola tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menjadi keluhan masyarakat.
"Yang keempat penggunaan anggaran dalam bentuk insfrastruktur yang paling banyak dapat tinjauan," imbuh Lukman Umar.
Untuk pengaduan kepegawaian, lanjut dia, terkait SK pengangkatan mulai dari pengangkatan K1 dan K2 hingga pengaduan penerimaan PPPK.
"Bahkan itu, ada dari guru sudah lama mengabdi, tapi kemudian tidak bisa mengakses sertifikasi," tutur Lukman.
Sementara untuk pengaduan bidang perhubungan dan infrastruktur di antaranya anggaran penyaluran dampak gempa, kondisi jalan, dan jembatan.
"Kalau segi kesehatan terkait dana bansos, kan ada data di DTKS banyak orang tidak ada datanya sebagai penerima BPJS kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan dan anggaran jasa medik yang sering dikeluhkan. Contohnya bidan setiap membantu persalinan ada jasa mediknya kadang tertunda pembayarannya," terangnya.
Lukman Umar menambahkan bahwa untuk pengaduan yang masuk di Ombusdman di tahun 2021 sudah hampir 100 persen terealisasi dan sisanya masih ada 20 kasus masih berproses di tahun 2022.
"Kalau tahun 2022 sudah ada 48 laporan pengaduan, 18 sudah selesai dan sisanya masih berproses," tandasnya.
