Ombudsman Sosialisasi Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik di Pesibar
Kegiatan bertema "Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik di Provinsi Lampung," bertempat di Lamban Apung, Pantau Labuhanjukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (15/06).
Diskusi ini menghadirkan narasumber Anggota Komisi II DPR-RI Khairul Mukhtar, Ombudsman-RI Dadan Suparjo Suharma Wijaya dan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, A.Zulqoini Syarif, dengan peserta seluruh camat se-kabupaten Pesisir Barat, dan peratin yang ada dikabupaten Pesisir Barat.
Disampaikan Wakil Bupati Pesisir Barat, A.Zulqoini Syarif sekaligus perwakilan masyarakat yang tinggal di wilayah terisolir yang ada dikabupaten Pesisir Barat yakni Kecamatan Bengkunat.
Pihaknya menyatakan bahwa Pesisir Barat memiliki wilayah terisolir yakni daerah Wayharu yang memiliki empat pekon yakni, Pekon Wayharu, Waytias, Bandar Dalam dan pekon Sering Gading.
" Di wilayah Wayharu itu, hingga saat ini belum memiliki jalan yang layak untuk dilalui, itu semua terbentur dengan izin dari TNBBS. Namun dalam hal ini, Pemkab Pesisir Barat terus berjuang untuk masyarakat Wayharu memiliki pelayanan yang maksimal," papar Zulqoini yang yang juga merupakan Saibatin Marga Belimbing.
Selain bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama Ombudsman dengan berbagai pihak, acara ini juga menjaring aduan dan laporan langsung dari masyarakat khususnya yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Barat,
Dalam sambutannya, Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, menjelaskan metode yang digunakan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta kemudahan akses pengaduan Ombudsman khususnya untuk laporan masyarakat yang bersifat darurat.
"Ombudsman sebagai sentral pelayanan publik harus bermitra dengan segenap stakeholder, khususnya Komisi II DPR RI. Diharapkan Ombudsman akan menambah jaringan kerja dan penyampaian laporan masyarakat yakni kepada pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik serta bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat," tambah Nur Rakhman.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharma Wijaya, menjelaskan kegiatan ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
"Partisipasi warga dalam pengawasan pelayanan publik sangat penting, kita berharap bapak ibu bisa memahami tujuannya agar dapat membantu memperbaiki pelayanan publik yang ada. Ketika kita mengetahui standar pelayanan publik maka kita tahu hakdan kewajiban serta bisa ikut mengontrol kinerja aparatur pemerintahan," ujarnya.
Anggota DPR RI Khairul Mukhtar menambahkan, kegiatan ini sangat penting diselenggarakan tidak hanya sesekali tetapi harus berkelanjutan agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat Ombudsman RI dan mempermudah untuk melakukan pengaduan.
"Acara ini harus dilanjutkan dan dijaga komunikasi dengan para peserta agar bisa menjadi perpanjang tangan Ombudsman di masyarakat dan membantu akses pengaduan dari masyarakat," papar Khairul.
Dirinya menjelaskan bahwa permasalahan yang ada di Pesisir Barat yang hingga kini belum bisa terselesaikan yakni izin untuk pengerasan badan jalan untuk masyarakat kami yang ada di Wayharu.
"Persoalan masyarakat yang hingga kini belum terwujud adalah akses jalan menuju empat pekon yang ada di Kecamatan Bengkunat, saya sebagai wakil masyarakat Pesisir Barat berharap permasalahan ini akan dan bisa diselesaikan," pungkas Khairul Muhtar.
