Ombudsman Soroti PDAM Tirta Kepri: Hidup Segan Mati Tak Mau
TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com - Ketua Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari merasa prihatin dengan nasib PDAM Tirta Kepri yang minim perhatian dari Pemprov Kepri.
Lagat mengatakan, berdasarkan pertemuan Ombudsman dan Manager PDAM Tirta Kepri, terungkap bahwa Perumda itu terakhir kali mendapatkan suntikan modal peralatan pada tahun 2018.
Sementara kata Lagat, PDAM Tirta Kepri membutuhkan suntikan modal untuk memperbaiki pipa air, apalagi tingkat kebocoran air mencapai 41 persen melebihi ambang batas maksimal 20 persen.
"Setelah beroperasi sejak 1969, PT. Tirta Kepri ibaratnya hidup segan mati nggak mau. Karena kapasitas air mereka sangat terbatas," katanya, Selasa (16/8/2022).
"Berdasarkan peraturan perundang-undangan, toleransi kebocoran itu maksimum 20 persen kalau lebih dari situ dianggap gagal," sambungnya.
Lagat menuturkan, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1969 ini mencatatkan pendapatan Rp31.226.946.000 pada tahun 2021.
Pendapatan yang besar ini tidak lantas membuat perusahaan untung, namun merugi. Tercatat pengeluaran perusahaan mencapai Rp31.264.388.000.
Kerugian ini sebagian besar disebabkan perawatan pipa yang sudah usang, terutama pipa induk sepanjang 6 kilometer dari waduk Sei Gesek dan Sei Pulai yang sudah dibangun sejak 1969.
"Mayoritas pipa berada di tengah jalan, rawan bocor karena tekanan beban dari kendaraan yang melintas," ujar Lagat.
Lagat menerangkan, dalam pertemuan itu terungkap pula bahwa PDAM Tirta Kepri telah mengajukan penambahan modal ke Pemprov Kepri, namun selalu terdepak dalam pembahasan APBD.
"Tiap tahun mereka mengusulkan, bahkan DPRD sudah merespon, dalam Musrenbang terpental," ungkapnya.
Lagat pun meminta agar Gubernur Ansar Ahmad melakukan penambahan modal untuk mengganti pipa air ke PDAM Tirta Kepri di tahun mendatang.
Ia optimis, PDAM Tirta Kepri akan memperoleh laba jika kebocoran air berhasil ditekan, apalagi air Perumda ini digunakan 22.359 pelanggan.
"Saya minta Gubernur agar memperhatikan PDAM Tirta Kepri ini, kalau nggak mau mengucurkan dana, ya udah kontraktor kan saja. Tapi kan sayang, masak air di Tanjungpinang dikelola pemodal," pintanya.
Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad membuka peluang investor asing untuk mengelola penyediaan air bersih di Pulau Bintan.
Keputusan ini diambil Gubernur setelah masyarakat mengeluhkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri.
Ansar optimis, kerja sama dengan investor akan mengurangi beban APBD Kepri untuk revitalisasi layanan air minum di Pulau Bintan.
Ia pun mencontohkan Kota Batam yang berhasil mengelola air bersih melalui kerja sama dengan investor.
Untuk sementara, Ansar meminta agar PDAM Tirta Kepri fokus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang bisa diatasi.
"Kita sedang pembicaraan awal dengan pihak investor yang serius ingin mengembangkan SPAM dan air minum di Kepri ini," katanya, Kamis (12/5/2022).
