Ombudsman Soroti Layanan Publik Sulbar Masih Fluktuatif
MAMUJU- Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat yang masih belum konsisten. Meski sejumlah instansi mampu meningkatkan nilai pelayanan pada satu periode, tidak sedikit yang kembali mengalami penurunan pada penilaian berikutnya.
Sorotan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat, Fajar Sidiq, dalam kegiatan entry meeting Penilaian Maladministrasi 2026 yang digelar di Theater Room Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu, 29 Juli.
Pertemuan itu diikuti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, kepolisian, hingga lembaga pengawas pelayanan publik.
Fajar mengatakan hasil penilaian pelayanan publik di Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Menurutnya, nilai sebuah instansi dapat meningkat pada satu periode, tetapi kembali mengalami penurunan pada periode berikutnya.
Karena itu, ia berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik tidak hanya berbenah saat menghadapi penilaian, melainkan terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
"Efektivitas pencegahan maladministrasi di Sulawesi Barat tidak akan terwujud tanpa komitmen nyata, keterbukaan, dan kemauan seluruh penyelenggara pelayanan untuk terus melakukan perbaikan," kata Fajar.
Ia menyebut, entry meeting merupakan tahapan awal untuk menyamakan pemahaman antara Ombudsman dan seluruh instansi yang menjadi objek Penilaian Maladministrasi Tahun 2026. Melalui tahapan tersebut, setiap instansi diharapkan memahami dimensi, indikator, dokumen, serta informasi yang akan diverifikasi oleh tim Ombudsman.
Fajar menyatakan Penilaian Maladministrasi bukan sekadar instrumen untuk memberikan nilai kepada instansi pemerintah. Penilaian tersebut juga bertujuan memetakan kualitas pelayanan publik, menemukan potensi maladministrasi, serta mendorong pelayanan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI sekaligus Pengampu Perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat, Maneger Nasution, mengatakan pelayanan publik merupakan wajah negara yang paling dekat dan paling nyata dirasakan masyarakat. Menurutnya, pengalaman masyarakat saat mengakses layanan pemerintah akan sangat menentukan tingkat kepercayaan terhadap negara.
"Dari kualitas pelayanan itulah masyarakat membangun kepercayaan terhadap pemerintah dan seluruh penyelenggara pelayanan publik," ujarnya.
Maneger menjelaskan sistem penilaian yang dikembangkan Ombudsman kini tidak lagi hanya menitikberatkan pada kelengkapan administrasi maupun standar pelayanan. Penilaian juga diarahkan untuk mengukur bagaimana pelayanan dijalankan, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kemampuan instansi melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
"Penilaian ini bukan sekadar memberikan skor. Yang jauh lebih penting adalah mendorong perubahan dan membangun budaya pelayanan publik yang profesional, responsif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Habibi Aziz, menyebut Pemprov Sulbar menargetkan peningkatan kualitas pelayanan pada Penilaian Maladministrasi 2026. Menurutnya, target tersebut bukan semata mengejar nilai, melainkan memastikan masyarakat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, pasti, dan berkeadilan.
