Ombudsman Soroti Kinerja BPK RI Perwakilan Papua Barat, Musa Sombuk: Percepat PKN Dugaan Tipikor
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia provinsi Papua Barat (ORI PB), Musa Y Sombuk menyoroti kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) wilayah Papua Barat.
Adapun sorotan ORI PB terhadap BPK RI, terkait atensi publik yang mendorong penuntasan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Papua Barat.
Menurutnya, sorotan itu setelah pihaknya mengamati sejumlah perkara tipikor ditangan aparat penegak hukum (APH), terkensan mandek pada tingkat Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang merupakan kewenangan BPK RI.
"Sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, kami menilai BPK RI lamban dalam proses PKN dan menimbulkan pertanyaan publik yang peduli terhadap kinerja setiap lembaga negara" kata Musa Sombuk, Selasa, (7/3/2023).
Ia mengutarakan, bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga negara baik vertikal maupun daerah, menjadi perhatian ORI sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.
"ORI tidak mengintervensi kinerja lembaga manapun termasuk BPK RI. Tetapi lebih pada mendorong kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, atas pemenuhan Standar Pelayanan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009," ujarnya.
Adapun perkara dugaan tipikor yang menarik perhatian publik dan sedang ditangani Polda Papua Barat yakni, dugaan korupsi hibah organisasi KONI Papua Barat tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021.
Sementara ditangan tim jaksa Penyidik Kejati Papua Barat, yakni perkara ATK Kota Sorong tahun anggaran 2017 dan hibah kongres Pemuda Katolik tahun anggaran 2021.
Dalam keterangan terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol maupun Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel TM Silitonga, juga membenarkan bahwa sejumlah perkara yang ditangani masing-masing institusi itu masih dalam proses PKN di BPK RI.
Selanjutnya, juru bicara BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat, Yunice Kambuaya, telah dihubungi terkait kesediaan Kepala Perwakilan BPK RI untuk keperluan konfirmasi.
Namun, hingga saat ini BPK RI belum memberikan respons atas konfirmasi tersebut.
