Ombudsman Soroti Antrean BBM di Bangka Belitung, Nilai Ada Penurunan Kualitas Pelayanan Publik
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti kembali terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bangka Belitung dalam beberapa hari terakhir.
Lembaga pengawas pelayanan publik itu menilai kondisi tersebut menjadi indikasi menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan perlu segera dievaluasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, mengatakan BBM bersubsidi merupakan komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga akses terhadapnya harus dipastikan berjalan baik.
"Ombudsman memandang fenomena antrean panjang BBM bersubsidi di Bangka Belitung sebagai indikasi adanya penurunan kualitas pelayanan publik. BBM merupakan komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Chris kepada Bangkapos.com, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, apabila masyarakat harus mengorbankan waktu produktif hanya untuk memperoleh BBM, maka hal tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
"Apabila masyarakat harus mengorbankan waktu produktif dan kenyamanan hanya untuk memperoleh akses energi, maka telah terjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Kami menilai kondisi ini memerlukan evaluasi sistemik agar tidak berlarut-larut," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Pangkalpinang maupun wilayah lain di Bangka Belitung.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menyatakan stok Pertalite di Bangka Belitung dalam kondisi aman dan antrean dipicu meningkatnya pembelian masyarakat setelah beredarnya isu di media sosial.
Menanggapi hal itu, Chris mengatakan penjelasan mengenai kecukupan stok memang telah disampaikan oleh pihak terkait. Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara ketersediaan pasokan dengan kemudahan masyarakat memperoleh BBM.
"Kami telah menerima penjelasan mengenai stok yang mencukupi dari pihak terkait. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan stok dengan kelancaran aksesibilitas. Jika isu di media sosial mampu menciptakan kepanikan massa, maka hal tersebut merefleksikan kerentanan dalam sistem pengawasan dan komunikasi publik," katanya.
Ia berharap komitmen Pertamina untuk mengatasi persoalan tersebut segera memberikan dampak nyata sehingga antrean panjang tidak kembali terjadi.
Saat ini, Ombudsman juga tengah melakukan pemantauan terhadap kondisi pelayanan BBM di lapangan.
Menurut Chris, pihaknya memberikan kesempatan kepada Pertamina dan instansi terkait untuk melakukan langkah perbaikan, namun pengawasan tetap dilakukan.
"Saat ini Ombudsman sedang dalam tahap melakukan pemantauan intensif di lapangan. Mengingat DPRD telah memberikan atensi khusus dan Pertamina juga telah menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan kendala distribusi ini, kami memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk melakukan perbaikan," ujarnya.
Meski demikian, Ombudsman memastikan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila persoalan antrean terus berlanjut atau terdapat laporan dari masyarakat.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Ombudsman Soroti Antrean BBM di Bangka Belitung, Nilai Ada Penurunan Kualitas Pelayanan Publik, https://bangka.tribunnews.com/lokal/1689977/ombudsman-soroti-antrean-bbm-di-bangka-belitung-nilai-ada-penurunan-kualitas-pelayanan-publik.
Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Ardhina Trisila Sakti
