Ombudsman Soroti 2 Persen Dana Transfer Umum dan Mekanisme Perbaikan DTKS
PANGKALPINANG, FAKTABERITA - Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Forum Grup Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Tri Barata Polda Bangka Belitung, pada Senin, (12/9/2022).
Dalam sambutannya, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi antar stakeholder dalam menyikapi berbagai strategi pemerintah dalam mendukung program subsidi yang tepat sasaran.
Sementara itu, dalam sesi paparan Bambang Pati Jaya menjelaskan sebab terjadinya kenaikan harga BBM serta memberikan saran terkait penyaluran bantuan subsidi melalui Data Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Tentunya salah satu sebabnya adalah dampak dari situasi geopolitik dan proyeksi ekonomi global. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 24,17 triliun untuk mempertahankan daya beli masyarakat rentan di situasi tersebut. Namun, kami berharap DTKS sebagai basis data penyaluran bantuan subsidi dapat selalu diperbaharui dan divalidasi dengan baik, "ujar Bambang.
"Dalam suasana kenaikan BBM ini kelompok masyarakat yang kurang mampu betul-betul harus mendapatkan bantuan subsidi, jadi mohon semua pihak penyelenggara dapat profesional mewujudkan hal tersebut. Dan peran aktif masyarakat juga penting misalnya melaporkan via online ataupun offline jika menemukan ketidaksesuaian data DTKS sebagaimana yang telah disampaikan oleh Stafsus Kemensos tadi dalam diskusi.
Mempertimbangkan hal tersebut, kata Yozar, kiranya hal yang pertama harus dilakukan adalah perbaikan data yang tervalidasi karena Kemensos atau Pemda perlu melakukan sosialisasi secara masif terkait teknis perbaikan data DTKS, baik melalui platform online dan offline kepada masyarakat, termasuk kemana mereka harus mengadu jika hal tersebut tidak terselesaikan.
