Ombudsman Sebut Kualitas Pelayanan Publik Gorontalo Menurun pada 2025
Gorontalo (ANTARA) - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Partono mengatakan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo yang sempat meningkat pada periode 2022 hingga 2024 mengalami penurunan pada 2025, sehingga perlu segera dibenahi menjelang penilaian tahun 2026.
"Kami datang lebih awal agar Pemprov Gorontalo siap menghadapi proses penilaian tahun 2026. Harapannya, dengan kesiapan tersebut kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus meningkat," kata Partono saat bertemu Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie di Gorontalo, Jumat.
Menurut dia, hasil penilaian menunjukkan tren pelayanan publik di Gorontalo mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2024, namun kembali menurun pada 2025 sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan.
Ia mengatakan penilaian kualitas pelayanan publik tahun 2026 akan dilaksanakan pada Agustus hingga November dengan fokus pada empat sektor, yakni pendidikan, kesehatan, sosial, serta pekerjaan umum dan sarana prasarana.
Dalam penilaian tersebut, tim Ombudsman akan melakukan observasi terhadap standar pelayanan, kompetensi penyelenggara layanan, serta menghimpun masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan.
Selain menyampaikan hasil evaluasi, Ombudsman RI juga mendorong penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo agar rekomendasi hasil penilaian dapat segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menanggapi hal itu, Idah menegaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Ombudsman. Ia meminta OPD yang menjadi objek penilaian segera melakukan evaluasi dan memperbaiki aspek pelayanan yang masih menjadi catatan.
"Penilaian ini merupakan evaluasi yang independen. Kalau masih ada yang kurang, tentu harus segera kita perbaiki. Saya meminta OPD terkait segera mematuhi seluruh catatan Ombudsman agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan kepercayaan publik terus meningkat," katanya.
Idah juga menyambut baik rencana sosialisasi Ombudsman kepada pemerintah kabupaten dan kota yang akan difasilitasi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menyamakan persepsi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.
"Kita tidak ingin hasil penilaian ini hanya menjadi angka. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti sehingga masyarakat benar-benar merasakan pelayanan publik yang semakin baik," ujarnya.
