Ombudsman Rilis Rapor Pelayanan Publik 2025, Bone Kualitas Tertinggi di Sulsel
Bone - Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis rapor maladministrasi pelayanan publik 2025 di 24 daerah. Hasilnya, Kabupaten Bone meraih penilaian kualitas tertinggi setelah Pemprov Sulsel.
"Bone kabupaten/kota pertama mendapat setelah Provinsi Sulsel sebagai penilaian mal administrasi pelayanan publik dari Ombusdman RI. Bone dinilai kualitas tertinggi tanpa mal administrasi," ujar Pj Sekda Bone Andi Tenriawaru kepada detikSulsel, Kamis (12/3/2026).
Penyerahan opini Ombudsman RI berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Sulsel di Kota Makassar pada Kamis (12/3). Kegiatan itu diikuti oleh 10 kabupaten kota, 10 polres, 10 kantor pertanahan, 3 kantor imigrasi, dan 10 lapas/rutan.
Andi Tenri menjelaskan bahwa opini Ombudsman RI merupakan pernyataan otoritatif atas hasil penilaian pelayanan publik pada setiap unit penyelenggara pelayanan. Penilaian tersebut mempertimbangkan kualitas pelayanan serta tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan. Untuk kategori pemerintah daerah, penilaian dilakukan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.
"Tahun sebelumnya Pemkab Bone hanya masuk sebagai zona hijau, dan tahun ini Bone kualitas tertinggi. Opini ini merupakan penggabungan atas hasil kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan satuan kerja yang menyelenggarakan produk administrasi, jasa dan barang," katanya.
Dia menerangkan capaian ini menunjukkan komitmen kuat pihaknya dalam menghadirkan layanan publik yang transparan, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan terus didorong agar masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan dengan lebih mudah dan efisien.
"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan standar pelayanan sesuai dengan prinsip good governance. Kita berharap kedepannya Bone ini bisa dipertahankan," jelasnya.
