Ombudsman Rilis 5 Kabupaten Jateng dengan Pelayanan Publik Terbaik, Mana Saja?
SEMARANG, beritajateng.tv - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah merilis 5 kabupaten dan 3 kota yang menempati zona hijau atau kualitas tertinggi dengan kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023.
Adapun data itu pihak Ombudsman sampaikan dalam acara 'Opini Pengawasan Ombudsman RI 2023' di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin 18 Desember 2023.
Untuk 5 kabupaten dengan pelayanan terbaik di Jateng yakni Kabupaten Sukoharjo dengan skor penilaian 97,41 yang menduduki posisi pertama. Lalu Kabupaten Banyumas dengan skor 96,98, Kabupaten Karanganyar dengan skor 96,73, Kabupaten Cilacap dengan skor 96,52, dan Kabupaten Semarang dengan skor 96,34.
Sementara itu, kota dengan pelayanan terbaik se-Jateng jatuh kepada Kota Magelang dengan perolehan skor 98,17. Kemudian Kota Pekalongan di posisi kedua dengan skor 97,46 dan Kota Surakarta dengan skor 96,91 di posisi ketiga.
"Ombudsman melakukan pengukuran setiap tahun sejak 2015 dan yang diukur sisi birokrasi serta pelayanan publiknya, birokrasi itu terkait dimensi input, proses pelayanan publik itu kan sudah kelihatan," ujar Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng usai beritajateng.tv temui selepas rapat koordinasi (Rakor).
Menurut keterangannya, sejak tahun lalu, Provinsi Jateng sudah mencapai zona hijau. Hanya saja, lanjut Endi, Kabupaten Purworejo pada saat itu masih menyentuh zona kuning.
"Kita sampaikan sosialisasi apa yang perlu di perbaiki, sekarang semua sudah hijau. Jadi dari sisi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, paling tidak sudah berada di posisi signifikan, cukup bagus," paparnya.
Bahkan, pihaknya mengapresiasi Kota Magelang yang pelayanannya semakin baik dari tahun ke tahun. Sayangnya, hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Magelang yang menurut keterangannya mendapat poin terendah se-Jateng.
"Kota Magelang dari tahun lalu dan sekarang selalu terbaik secara nasional, tetapi Kabupaten Magelang di paling rendah, poinnya 86. Ada ketimpangan kualitas, ada yang tinggi dan terbaik di nasional, tapi ada yang masih butuh pembenahan dan penguatan," bebernya.
Ombudsman ungkap instansi yang butuh perbaikan
Endi mengungkap, instansi yang paling banyak membutuhkan perbaikan yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
"Sementara yang rata-rata bagus itu Disdukcapil, DPMPTSP, dan puskesmas. Jadi perbaikan berarti di soal layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan sosial," terangnya.
Baginya, pembenahan pelayanan pada instansi yang ia sebutkan tak terlepas dari isu kemiskinan ekstrem dan stunting yang masih melanda Jateng hingga kini.
"Tantangan Jateng hari ini bagaimana reformasi pelayanan publik berdampak ke tiga sektor tadi. Itu cara mengurangi kemiskinan ekstrem, stunting, dll selain dari bansos pemerintah itu agenda berikutnya," jelasnya.
Tak lupa, Endi berharap Gubernur Jateng terpilih selanjutnya dapat melanjutkan pelayanan publik yang lebih baik.
"Di kepemimpinan berikutnya, siapa pun yang terpilih di Pilkada 2024 nanti yang melanjutkan, ibaratnya sekarang meletakkan fondasi, standarisasi pelayanan publik, dan transparansi informasi itu adalah prasyarat menuju ke sesuatu yang lebih substantif ke depannya," tandasnya.(*)
