Ombudsman Riau Tegas Larang Sekolah Terima Siswa Tambahan
PORDES RIAU,- Ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi Riau melakukan pengawasan ketat terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di seluruh sekolah negeri di wilayahnya.
Kepala Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama, mengatakan pengawasan ketat ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik kecurangan jual beli kursi di sekolah-sekolah negeri.
Bambang mengungkapkan sejauh ini pelaksanaan SPMB Riau 2025 menunjukkan tingkat kepatuhan cukup baik terhadap aturan dan ketentuan sistem mengacu pada Permendikbud Ristek Nomor 3 Tahun 2024.
"Secara umum, pelaksanaan SPMB 2025 di Riau berjalan baik dan sesuai regulasi. Tapi tetap perlu pengawasan dari semua pihak, termasuk masyarakat," kata Bambang, Senin 7 Juli 2025.
Bambang meminta kepada masyarakat apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kejanggalan dalam SPMB agar segera melapor baik ke Dinas Pendidikan, Ombudsman, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), atau Dewan Pendidikan.
"Jika benar atau terbukti ada pelanggaran, Ombudsman akan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan," katanya.
Lebih lanjut Bambang mengingatkan seluruh kepala sekolah di wilayah Riau untuk tidak melakukan penerimaan siswa di luar jalur resmi setelah pengumuman hasil seleksi.
"Jika masih menerima siswa tambahan di luar prosedur resmi, kepala sekolah bersangkutan bisa dikenai sanksi, termasuk rotasi ke sekolah terluar di provinsi," kata Bambang.
Bambang menambahkan selain pengawasan, pihaknya juga mengapresiasi langkah proaktif Pemrov Riau dalam menyediakan alternatif pendidikan bagi siswa yang tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Riau yang telah menyiapkan sekitar 3.000 kuota gratis di sekolah swasta bagi siswa yang tidak tertampung di SMA atau SMK negeri," tandasnya.
