Ombudsman RI Tinjau Distribusi Pupuk Subsidi dan Irigasi di Kabupaten Bangka
SUARABAHANA.COM - Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, S.Ikom., M.Ikom., melakukan pengawasan langsung terhadap sektor pertanian di Kabupaten Bangka melalui Diskusi Permasalahan Pertanian yang digelar di Kantor Camat Merawang, Kamis (3/9/2026). Diskusi ini membahas kendala distribusi pupuk bersubsidi serta jaringan irigasi bagi petani Desa Balunijuk dan Desa Kimak.
Kegiatan yang dipandu oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, selaku moderator ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bangka. Turut hadir Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Wono Budi Tjahyono, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kepulauan Bangka Belitung Yogi Pandhu Satriyawan, S.T., M.T., Plt. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan, Camat Merawang Arie Pamungkas, S.STP., M.Si., Ketua Tim Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangka Umairah, serta perwakilan kelompok tani.
Bupati Bangka, Fery Insani, dalam siaran pers Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Kamis (3/9/2026) sore, menegaskan pentingnya sektor pertanian dalam mendukung transisi ekonomi daerah dari sektor tambang menuju non-tambang.
"Pertanian dan perkebunan menjadi salah satu subjek utama untuk dioptimalkan di tengah transisi Kabupaten Bangka dari sektor tambang menuju non-tambang. Besar harapan kami pupuk subsidi dapat dipastikan pelaksanaannya dari hulu ke hilir secara maksimal," ujar Fery Insani.
Plt. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, dalam siaran pers yang sama memaparkan langkah verifikasi penyaluran pupuk bersama Aparat Penegak Hukum serta pembangunan titik konservasi air. Sementara itu, Ketua Tim Penyuluh Pertanian, Umairah, menjelaskan bahwa penyerapan pupuk di Kecamatan Merawang telah berjalan maksimal, dengan konsentrasi tertinggi di Desa Kimak dan Desa Balunijuk.
Dari pihak penyedia, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia, Wono Budi Tjahyono, menyatakan serapan pupuk subsidi di Kabupaten Bangka telah mencapai 94 persen dan pihaknya siap merelokasi sisa alokasi serta menyediakan layanan pengujian pH tanah. Adapun Kepala BWS Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Pandhu Satriyawan, memastikan peningkatan jaringan irigasi Desa Kimak akan direalisasikan pada tahap pertama tahun 2026 melalui skema Instruksi Presiden.
Menanggapi berbagai komitmen lintas instansi tersebut, Pimpinan Ombudsman RI, Fikri Yasin, memberikan penegasan sekaligus closing statement agar seluruh solusi di lapangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Ombudsman turut mendukung pengawasan pada sektor pertanian sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan program prioritas nasional di sektor pangan. Unsur dasar seperti pupuk subsidi dan irigasi harus terjamin didistribusikan dengan baik serta tepat guna, dan kami akan terus mengawal komitmen seluruh pihak terkait agar permasalahan di Kabupaten Bangka ini dapat diselesaikan secara tuntas," tegas Fikri Yasin.
