Ombudsman RI Tinjau Distribusi Pupuk dan Irigasi Pertanian di Kabupaten Bangka
BANGKA BELITUNG,www.wowbabel.com -- Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, melakukan pengawasan langsung terhadap sektor pertanian di Kabupaten Bangka melalui Diskusi Permasalahan Pertanian yang digelar di Kantor Camat Merawang, Kabupaten Bangka pada Kamis, 3 September 2026.
Langkah ini dilakukan untuk mengurai kendala distribusi pupuk bersubsidi sekaligus memastikan ketersediaan jaringan irigasi bagi para petani di Desa Balunijuk dan Desa Kimak.
Diskusi strategis yang dipandu Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bangka.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Wono Budi Tjahyono, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung Yogi Pandhu Satriyawan, Plt. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan, Camat Merawang Arie Pamungkas, serta Ketua Tim Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangka Umairah bersama perwakilan kelompok tani.
Bupati Bangka, Fery Insani, menegaskan bahwa sektor pertanian dan perkebunan memegang peranan kunci dalam proses transisi ekonomi daerah dari sektor pertambangan menuju non-tambang.
"Pertanian dan perkebunan menjadi salah satu subjek utama untuk dioptimalkan di tengah transisi Kabupaten Bangka dari sektor tambang menuju non-tambang. Besar harapan kami pupuk subsidi dapat dipastikan pelaksanaannya dari hulu ke hilir secara maksimal," ujarnya.
Plt Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, memaparkan bahwa pihaknya telah menjalankan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) serta membangun titik-titik konservasi air.
Sementara itu, Ketua Tim Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangka, Umairah, menyampaikan bahwa penyerapan pupuk bersubsidi di Kecamatan Merawang sudah berjalan maksimal, dengan konsentrasi penyaluran tertinggi berada di Desa Kimak dan Desa Balunijuk.
Dari sisi penyedia, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia, Wono Budi Tjahyono, mengungkapkan bahwa serapan pupuk subsidi di Kabupaten Bangka saat ini telah mencapai 94 persen.
Pihaknya menyatakan siap merelokasi sisa alokasi yang ada serta menyediakan layanan pengujian tingkat keasaman (pH) tanah bagi petani.
Di sisi lain, Kepala BWS Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Pandhu Satriyawan, memastikan peningkatan jaringan irigasi di Desa Kimak direalisasikan pada tahap pertama tahun 2026 melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).
Menanggapi berbagai komitmen lintas instansi tersebut, Pimpinan Ombudsman RI, Fikri Yasin, menegaskan bahwa ketersediaan pupuk dan irigasi merupakan unsur dasar dalam mendukung program prioritas nasional di sektor pangan.
"Ombudsman turut mendukung pengawasan pada sektor pertanian sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan program prioritas nasional di sektor pangan. Unsur dasar seperti pupuk subsidi dan irigasi harus terjamin didistribusikan dengan baik serta tepat guna, dan kami akan terus mengawal komitmen seluruh pihak terkait agar permasalahan di Kabupaten Bangka ini dapat diselesaikan secara tuntas," tegasnya.(*)
