• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman RI Soroti Pemalangan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Terkait Polemik Jabatan Sekda
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Jum'at, 10/07/2026 •
 
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya, Amus Atkana.

Manokwari, Mediaprorakyat.com - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya, Amus Atkana, menyayangkan aksi pemalangan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Suku Moi terkait polemik jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Amus Atkana menilai tindakan pemalangan terhadap kantor yang memberikan pelayanan publik merupakan langkah yang tidak tepat karena berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat serta mencoreng citra penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Ombudsman mendorong Pemerintah Kabupaten Sorong agar segera mengambil langkah yang bijaksana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Amus Atkana, Kamis (9/7).

Menurutnya, Dinas Pendidikan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran sangat strategis, terlebih saat ini bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai layanan administrasi pendidikan, mulai dari urusan guru, tenaga kependidikan, peserta didik hingga masyarakat, sangat bergantung pada kelancaran operasional dinas tersebut.

"Apabila kantor Dinas Pendidikan dipalang, maka pelayanan publik berpotensi terhenti. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh aparatur, tetapi juga guru, peserta didik, dan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan," tegasnya.

Amus mengingatkan agar instansi yang memberikan pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan, tidak dijadikan sasaran aksi pemalangan maupun bentuk protes lainnya yang dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua.

Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum, sehingga penyelesaian persoalan dapat dilakukan secara damai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

"Mari bersama-sama menyampaikan saran dan masukan yang baik demi perbaikan pelayanan publik ke depan. Kecerdasan dibangun melalui pendidikan. Karena itu, mari kita dukung pembangunan SDM Papua agar terus maju dan bangkit," tutup Amus Atkana.

[hs]





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...