Ombudsman RI: Pengaduan Masyarakat, Berkorelasi Posotif Dengan Indeks Persefsi Korupsi dan Indek Kemudahan Investasi
TVRINews, Medan
Ombudsman RI Bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kementerian dalam negeri melakukan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
Kegiatan ini dilakukan dengan dialog Bersama intansi dan OPD yang bertanggung jawab dalam mengelola system pelayanan public di Medan, Kamis, 25 April 2024.
Sumatera Utara merupakan Provinsi yang besar dan tentunya memiliki permasalahan yang besar dan banyak. Hal ini tentunya membutuhkan penyelesaian yang cepat dan efisien dari system pelayanan public yang terintegari dengan Pemerintah Daerah.
"Kita lakukan konsolidasi dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N. Momentum pada 25 april 2024 merupakan hari otonomi daerah sekaligus kita mengecek terkait implementasi SP4N yang merupakan kanal pengintegerasi seluruh sitem pelayanan public," kata Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya.
Dadan S Suharmawijaya. Menuturkan, indek persefsi korupsi dan indek kemudahan investasi berpengaruh terhadap jalannya System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
"Kita melihat pengaduan masyarakat sebenarnya mencerminkan tingkat keperdulian dan kritik masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan semangkin tingginya pengaduan masyarakat, berkorelasi posotif dengan indek persefsi korupsi dan indek kemudahan investasi. Jadi semangkin banyak masyarakat yang mengadu atau melapor, semangkin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan akhirnya indek persefsi korupsinya menjadi lebih baik. Jadi semangkin banyak masyarakat yang mengadu, pemerintah akan dapat bekerja lebih baik," ,"tuturnya.
Ombudsman Ri menilai, pengaduan Masyarakat terhadap Pendidikan lebih dominan dari pengaduan lainnya. Pengaduan yang selalu dating dari Masyarakat diantaranya, Pendidikan, Kesehatan, agrarian pertanahan,infrastruktur dan kepolisan.
"Memang plutuaktif ya, tadi dari apa yang dilihat, empat besar itu selalu ada Pendidikan. Dari Pendidikan, ada pengaduan kesehat, infrastruktur dan lainnya. Tetapi yang selalu muncul di banyak daerah itu selalu Pendidikan. Dari hasil monitoring, laporan di Ombudsman dan SP4N Lapor berbeda. Ombudsman biasanya yang tertinggi itu Pendidikan, kesahatan, agraria pertanahan dan kepolisian secara nasional. Sedangkan di SP4N lapor lebih banyak pada Pendidikan Kesehatan dan infrastruktur ," jelasnya.
Upayan membuat Pelayanan Publik lebih optimal, pengaduan Masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Hal ini menciptakan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah.
"Pelayanan public akan lebih baik Ketika kita mengoptimalkan pengelola pengaduan. Jadi supaya kualitas pelayanan public lebih baik maka pengelola pengaduan harus termenet dengan benar, aduan masyarakat harus ditindak lanjuti, karena aduan masyarakat kita bisa memperbaiki, dan itu menjadi database untuk perbaikan kualitas pelayanan public," tutupnya.
