Ombudsman RI Pantau Pendistribusian Beras untuk 498 KK Kelurahan Batu Merah
BATAMSTRAITS.COM, BATAM - Sebanyak 498 Kepala Keluarga (KK), Kelurahan Batumerah, Kecamatan Batuampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima bantuan pangan beras Bulog. Bantuan ini merupakan program pemerintah untuk membantu warga miskin dan menekan inflasi.
Pantauan di lapangan penyaluran ini diawasi langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Agar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa ORI selalu memantau penyaluran bantuan sosial pemerintah, termasuk bantuan pangan beras ini.
"Hasil pengamatan kami di tahun sebelumnya masih ada permasalahan yang harus dituntaskan dalam penyaluran bantuan pangan ini agar lebih baik lagi," ujarnya, Selasa (25/6/2024).
Pihaknya juga memastikan bahwa beras yang dibagikan adalah beras impor berkualitas premium dari Thailand, Pakistan, dan Myanmar. Ia menekankan bahwa bantuan pangan merupakan pelayanan publik dari pemerintah sehingga perlu diawasi dengan ketat.
"Tadi yang terlihat proses pendataan adalah salah satu isu krusial. Penerima bantuan harus memenuhi kriteria, dan jika tidak memenuhi, maka bisa digantikan oleh yang berhak," jelasnya.
Kemudian, Ombudsman RI juga berdiskusi dengan Bank Indonesia (Kepri) terkait korelasi antara bantuan pangan dan inflasi. Pihaknya menyarankan agar program bantuan pangan diperpanjang di bulan berikutnya dengan perencanaan yang matang.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh pedagang beras untuk tidak melakukan spekulasi yang menyebabkan harga beras bergejolak," tambah Yeka.
Sementara itu, PLT Direktur Ketersediaan Cadangan Pangan, Indra Wijayanto, mengatakan bahwa cadangan pangan pemerintah saat ini mencapai 1,6 juta ton yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Bantuan pangan ini dibagikan secara gratis sebanyak 10 kilogram per orang," ujarnya.
Indra juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada Bulog jika menemukan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 13.500 per kilogram.
Pengawasan ketat dari Ombudsman RI dan Bulog diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan pangan beras ini tepat sasaran dan membantu meringankan beban masyarakat miskin, serta menekan laju inflasi di Indonesia. (uly)
