Ombudsman RI NTB Sering Temukan Kasus Pemotongan Bantuan Sosial sampai Pedalaman Desa
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dalam rilis yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan NTB, sepanjang tahun 2022, laporan mengenai pemotongan bantuan sosial (bansos) menjadi yang terbanyak diterima.
Tercatat sebanyak 104 laporan terkait pelanggaran administrasi itu masuk ke Ombudsman RI NTB.
"Terkait bansos, tahun 2022 kami belum melakukan perhitungan, yang jelas laporan masuk sebanyak 104," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, Rabu (18/1/2023).
Dari temuan Ombudsman lanjut Dwi Sudarsono, alasan pemotongan dana dansos tersebut, rata-rata ditemukan dengan alasan pemerataan untuk masyarakat yang tidak tercatat dalam data penerima.
"Kami temukan rata-rata dilakukan kawil dan kadus, alasannya untuk pemerataan. Faktanya tidak ada hal itu, uang potongan diambil sebagai imbalan," ucapnya.
Masih kata Kepala Ombudsman, rata-rata pemotongan sendiri beragam, mulai dari Rp25 ribu ke atas.
Sementara itu, menurut Dwi, wilayah pelaporan sendiri tersebar di seluruh NTB.
"Kami himpun informasi itu kemarin di 3 wilayah, di Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Timur. Modusnya rata-rata sama," sebutnya.
Lebih lanjut dipaparkan Kepala Ombudsman NTB, temuan tersebut juga merupakan hasil dari program OTS (Ombudsman on the spot).
"Ini juga temuan kami sejak melakukan program OTS yang menyentuh sampai pedalaman desa," jelasnya.
Dari sejumlah pengaduan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan NTB menyampaikan telah melakukan upaya penyelesaian.
Di mana sejumlah uang yang dipotong tersebut juga telah dikembalikan ke penerima bantuan. (*)
