Ombudsman RI Nilai Fasilitas SMPR 16 Malang Belum Lengkap, Wali Kota Janji Segera Penuhi Kekurangan
TLOGOWARU, DISWAYMALANG.ID – Hasil peninjauan langsung Ombudsman Republik Indonesia di Sekolah Menengah Pertama Rakyat (SMPR) 16 Malang mengungkap masih adanya sejumlah fasilitas dasar pendidikan yang belum terpenuhi.
Kepala Ombudsman RI Mokhamad Najih, bersama Kepala Ombudsman Jawa Timur Agus Muttaqin, meninjau langsung kondisi SMPR 16 Malang di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Rabu (29/10/). Turut mendampingi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Najih menyebut sebagian besar standar dasar pelayanan pendidikan di SMPR 16 Malang sudah terpenuhi, termasuk sarana belajar dan asrama. Namun, masih ada fasilitas penunjang yang harus disegerakan agar sekolah rakyat ini benar-benar representatif.
“Masih ada fasilitas pendidikan terbuka seperti area olahraga dan ruang belajar bersama yang belum memadai. Itu harus segera dilengkapi agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” tegas Najih.
Selain itu, fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, laptop, hingga perangkat digital pembelajaran (smart TV) juga menjadi catatan Ombudsman untuk segera dipenuhi oleh pemerintah pusat.
“Kami akan sampaikan rekomendasi ini ke Kementerian Sosial agar pemenuhan fasilitas dasar bisa segera direalisasikan. Sekolah rakyat seperti ini perlu dukungan penuh agar tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Menurut Najih, sekolah rakyat di Kota Malang berpotensi menjadi model pendidikan inklusif yang efektif jika seluruh sarana pendukungnya lengkap dan terstandar nasional.
“Dari sisi semangat belajar, siswa-siswanya luar biasa. Tapi fasilitas harus mengejar. Ke depan, sekolah ini juga perlu bangunan permanen agar lebih layak dan berkelanjutan,” tambahnya.
Wali Kota Minta Dinsos Kota Malang Pastikan Kebutuhan SMPR 16 Terpenuhi Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pihaknya sudah meminta Dinas Sosial Kota Malang berkoordinasi dengan Kemensos untuk memastikan kebutuhan SMPR 16 terpenuhi. “Pemkot Malang hanya menyiapkan tempat dan lingkungan pendukung, sedangkan pengadaan fasilitas memang kewenangan Kemensos.
"Kami sudah ingatkan agar fasilitas seperti laptop, ruang belajar, dan sarana digital segera dipenuhi,” jelas Wahyu. Ia juga menegaskan, pemerintah daerah tetap akan melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi sekolah rakyat agar program pendidikan sosial ini berjalan optimal.
“Sekolah rakyat ini sangat penting untuk memberi kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga rentan. Karena itu, saya pastikan semua kekurangan akan segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Terkait adanya empat siswa yang keluar dari SMPR 16 Malang, Wahyu menegaskan hal itu tidak berkaitan dengan kondisi internal sekolah. “Itu karena alasan pribadi, ada yang sakit dan ada yang ikut pindah domisili orang tua.
Jumlahnya sangat kecil dan sudah tergantikan oleh siswa baru,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, upaya peningkatan fasilitas dan kualitas sekolah rakyat sejalan dengan komitmen Pemkot Malang dalam pemerataan akses pendidikan.
“Pendidikan adalah hak semua anak. Kami ingin sekolah rakyat di Malang menjadi contoh bahwa pendidikan inklusif bisa berjalan baik jika dikelola dengan komitmen,” tandasnya.
