Ombudsman RI: Mayoritas Pemda di Sulsel Zona Kuning Pelayanan Publik
Makassar, IDN Times - Ombudsman RI mencatat bahwa mayoritas pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih masuk dalam zona kuning untuk penilaian kepatuhan pelayanan publik pemda tahun 2022. Hal ini disampaikan Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih saat menyambangi Balai Kota Makassar, Kamis (16/2/2023).
Najih mengatakan pihaknya menggunakan standar penilaian yang sama untuk seluruh pemerintah baik kabupaten, kota dan provinsi. Untuk itu, setiap daerah memiliki capaian yang berbeda termasuk di Sulsel.
"Tahun ini untuk sulawesi selatan, secara keseluruhan itu masing-masing zona kuning untuk tingkat provinsi," kata Najih.
1. Empat zona hijau satu zona merah
Najih menyebutkan bahwa dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya 4 pemda yang masuk zona hijau yaitu Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Gowa.
Ada satu pemda yang masuk zona merah yaitu Kabupaten Luwu. Sisanya masuk kategori zona kuning yaitu Kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Jeneponto, Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Sidrap, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, serta Kota Palopo dan Parepare.
"Yang lain kuning dari 24. Ini juga mempengaruhi. Jadi hasil penilaian keseluruhan kota dan kabupaten mempengaruhi nilai provinsi. Keseluruhannya masih kuning," kata Najih.
Najih berharap dengan kunjungannya ini dia bisa melihat langsung realita pelayanan publik di Sulsel. Selain itu, kunjungan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih baik.
2. Ombudsman serahkan penghargaan ke Pemkot Makassar
Dalam kesempatan ini, Najih menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Pemerintah Kota Makassar atas prestasi zona hijau itu. Penghargaan diterima oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota, Kamis (16/2/2023).
"Kami mengapresiasi capaian yang diperoleh oleh Pemkot Makassar tahun ini sudah bisa masuk ke zona hijau meskipun belum tertinggi. Tapi kita berharap penyampaian ini menjadi motivasi kepada OPD untuk terus meningkatkan kualitas standar pelayanan publik," kata Najih.
Kualitas tertinggi diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar. Selain DPM-PTSP, rapor penilaian baik juga diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Pendidikan Kota Makassar.
3. Danny target Makassar kembali zona hijau
Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman atas penilaian tersebut. Dia menyebut Makassar juga pernah meraih zona merah dan kuning dan ini pertama kalinya meraih zona hijau meskipun bukan nilai tertinggi.
"Artinya, motivasi yang diberikan seperti standar-standar penilaian tentunya akan kami kejar. Kami berjanji tahun depan kita harus lebih baik daripada tahun ini. Boleh hijau tapi pada kategori di atas 88," kata Danny.
Saat ini, Makassar mendapatkan poin 84 sehingga berada di zona hijau. Kendati demikian, Danny mengaku akan menggenjot pelayanan publik di Makassar supaya lebih baik.
"Kita masih 84 walaupun 80-an. Kalau semua bisa baik, kita harus kerja keras sampai di atas 84. Ini bagus karena penilaiannya mengukurnya ada ukuran yang sangat transparan," kata Danny.
