Ombudsman RI Kaltim Beberkan Hasil Pengawasan Tahun 2023
KBRN, Samarinda : Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Timur membeberkan hasil pengawasan kinerjanya pada tahun 2023.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim Hadi Rahman menjelaskan, terdapat 422 akses pengaduan masyarakat yang mengadu ke Ombudsman RI Kaltim hingga per tanggal 6 Desember 2023.
Menurutnya dari 422 akses pengaduan itu terdiri 126 Laporan masyarakat, 171 Konsultasi Non laporan, 112 melalui tembusan dan 13 lainnya merupakan respon cepat ombudsman.
"Jadi di tahun 2023 ini banyak laporan masuk melalui surat dan jalur Whatsapp dengan masing-masing berjumlah 124 dan 99 laporan dari warga,"ucapnya.
Adapun beberapa dinamika publik di Kaltim pada tahun 2023 diantaranya, Penghentian Pelayanan Pertanahan di kawasan IKN, Pungli dunia pendidikan di Samarinda, Permasalahan Sertifikasi Tanah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pelayanan Publik yang tidak ramah terhadap kelompok rentan, rendahnya tingkat kepatuhan standar pelayanan publik Provinsi/Kab/Kota di Kaltim, Potensi Maladministrasi penyelenggaraan layanan pertanahan Penajam Paser Utara dan Peralihan Kewenangan Pemdasus dan Dampaknya terhadap pelayanan publik.
