Ombudsman RI Jabar Ajak Masyarakat Awasi Ketersediaan & Kestabilan Harga Pangan Jelang Lebaran 2024
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat membahas terkait kesiapan Pemerintah Provinsi Jabar dalam menjamin ketersediaan dan kestabilan harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 2024.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan terkait persoalan kestabilan pangan di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai dampak dari fenomena el nino.
Yeka mengharapkan Pemerintah Jawa Barat dapat membangun kewaspadaan dalam menghadapi persoalan ketersediaan pangan terlebih saat ini terdapat lonjakan kebutuhan dari masyarakat menjelang lebaran.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, menyebut dalam menghadapi lebaran tahun ini Pemprov Jabar telah bekerjasama dengan Perum Bulog dan stakeholder terkait untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Komoditas, seperti daging ayam, daging sapi, telur, cabai merah, jagung, dan gula pasir, katanya, tersedia cukup.
Sedangkan harga beras di pasaran masih dalam tahap penstabilan harga mengingat sebentar lagi memasuki masa panen raya, sehingga dapat dipastikan ketersediaan beras menjelang lebaran dan harga di pasaran dapat kembali stabil.
"Ketersediaan beberapa komoditas, seperti bawang merah (-1.827 Ton), minyak goreng (-131.925 Ton), dan kacang kedelai (-198.090 Ton) mengalami defisit dibandingkan perkiraan kebutuhan konsumsi di Jawa Barat pada saat ini. Untuk menutupi defisit tersebut, pemprov Jabar membutuhkan pasokan dari luar Jabar untuk memenuhi ketersediaan pangan tersebut," katanya, Kamis (28/3/2024) dari keterangannya.
Selain itu, Yuke pun mengatakan jika pemprov Jabar akan memitigasi dan memastikan ketersedian komuditas tersebut hingga menjelang hari raya yang diharapkan masyarakat tidak terlalu panik sehingga melakukan panic buying terhadap komoditas tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana mengapresiasi rencana mitigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok menjelang lebaran 2024.
"Kami meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan mitigasi tersebut, sehingga tidak terjadi perbedaan harga bahan pokok yang terlalu menyolok di antara kabupaten/kota di Jawa Barat," ujarnya.
Selanjutnya, Ombudsman meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Apabila masyarakat menemukan kejanggalan di lapangan, agar melaporkan kepada Ombudsman untuk dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi agar segera diselesaikan, karena sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan kebutuhan bahan pokok di Jawa Barat dapat tersedia, terjangkau, dan membuat masyarakat nyaman.
"Kami memberikan perhatian kepada rencana bansos sembako Jawa Barat serta program bantuan yang ditujukan kepada keluarga tidak mampu dan kelompok rentan lain. Kami harap pemerintah memiliki fasilitas dan perlakuan khusus dalam memberikan pelayanan agar memudahkan kelompok rentan dalam mengakses bantuan dan program yang ditujukan kepada mereka," katanya.(*)
