Ombudsman RI DIY Dorong Polisi Gunakan Pendekatan Humanis
RRI.CO.ID, Yogyakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY meminta aparat Polda DIY, menerapkan pendekatan humanis dan bukan pidana. Permintaan itu terkait situasi pasca aksi demonstrasi 10 November 2026 di kawasan Malioboro.
Kepala Perwakilan ORI DIY Muflihul Hadi menyampaikan keprihatinan yang mendalam, atas terjadinya demonstrasi yang berujung penangkapan oleh aparat. Ia berharap, polisi tidak buru-buru menggunakan instrumen pidana.
"Khususnya dalam merespons dinamika aksi penyampaian pendapat di muka umum," katanya melalui siaran pers tertulis, Rabu, 11 November 2026. "Kami meminta agar polisi mengutamakan pendekatan persuasif, dialogis, dan edukatif."
Selain itu, Ombudsman RI DIY meminta agar Polda DIY membebaskan seluruh massa yang ditangkap, jika memang tidak terbukti melanggar hukum. Hadi mendesak kepolisian melakukan proses pemeriksaan secara objektif, profesional, dan akuntabel.
"Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," ujarnya. "Kami tetap mendukung langkah penegakan hukum yang humanis."
Baik tindakan humanis di lapangan, maupun tindakan humanis di ruang pemeriksaan. Aparat keamanan wajib memedomani Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa dan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian secara proporsional.
Terhadap para demonstran yang saat ini masih diamankan, kepolisian harus menjamin perlakuan yang humanis. Serta bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun intimidasi psikis, serta membuka akses seluas-luasnya terhadap pendampingan bantuan hukum.
"Juga kunjungan keluarga, dan layanan medis bagi massa aksi yang mengalami luka-luka," ucapnya. "Kami meminta jajaran kepolisian di DIY menahan diri dari pendekatan yang semata-mata menghukum, segera memulangkan mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum."
