Ombudsman RI Desak Pemerintah Optimal Tangani Banjir Sumatra
tirto.id - Ombudsman RI mendesak pemerintah untuk optimal terhadap penanganan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Langkah penanganan bencana yang luar biasa dan terkoordinasi dibutuhkan, mengingat luasnya dampak bencana, kerusakan infrastruktur, terganggunya pelayanan publik dasar, dan meningkatnya jumlah warga terdampak.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa pemerintah wajib mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar pelayanan publik tetap berjalan selama masa tanggap darurat.
"Musibah ini bukan sekadar derita bagi masyarakat terdampak, tetapi menjadi keprihatinan bersama yang harus ditangani secara serius," kata Najih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Najih menyebut, bencana ini merupakan momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian antarsesama, sebagaimana terlihat dari masifnya dukungan masyarakat dan pemberitaan publik.
Kata Najih, dengan melihat perkembangan situasi di lapangan, Ombudsman RI mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah yang strategis dan terukur. Dia menyebut, pemerintah harus memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok dengan pemantauan harga dan distribusi yang ketat agar tetap terjangkau.
"Pemulihan akses transportasi darat juga harus diprioritaskan melalui solusi sementara terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik," ujarnya.
Lebih lanjut, Ombudsman RI juga menyoroti perlunya percepatan pemulihan layanan vital. Najih meminta PLN untuk memulihkan jaringan listrik terutama pada fasilitas penting seperti rumah sakit, puskesmas, posko pengungsian, kantor pemerintahan yang menangani bencana, serta sekolah yang digunakan sebagai fasilitas darurat.
"PDAM bersama pemerintah daerah perlu memastikan pasokan air bersih melalui jaringan alternatif atau mobil tangki untuk wilayah yang paling terdampak," ucapnya.
Pertamina juga diminta untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG bagi kendaraan operasional darurat, alat berat, dan kebutuhan masyarakat. Katanya, pembatasan pembelian dapat diterapkan untuk mencegah panic buying, antrean panjang, dan penimbunan.
Selain itu, Najih mengatakan, pemerintah bersama penyedia layanan telekomunikasi harus mempercepat pemulihan jaringan komunikasi agar laporan lapangan dapat tersampaikan secara cepat dan akurat.
Najih berharap pemerintah daerah dapat memberikan informasi penanganan bencana secara terbuka, berkala, dan sesuai kondisi faktual, termasuk risiko lanjutan dan kebutuhan prioritas masyarakat.
"Kolaborasi lintas instansi merupakan kunci agar pemenuhan kebutuhan dasar pada masa darurat tetap terjamin. Upaya ini juga selaras dengan Asta Cita Presiden yang menekankan keselarasan kehidupan manusia dengan lingkungan dan alam," pungkasnya.
Najih memastikan, selama masa tanggap darurat dan pemulihan, Ombudsman RI akan terus memantau penyelenggaraan pelayanan publik serta membuka ruang pengaduan masyarakat terkait potensi maladministrasi dalam penanganan bencana.
