Ombudsman RI dan Pemkab Kepahiang Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas
Kepahiang - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bersama Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperkuat kolaborasi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi dan silaturahmi antara Pimpinan Ombudsman RI dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang di Kantor Bupati Kepahiang, Senin (27/7/2026).
Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Abdul Goffar, S.Pd.I., S.H., M.H., hadir didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, S.E., para Kepala Keasistenan, serta jajaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.I.P., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, S.Pd., M.Pd., S.H., M.H., Asisten III Ir. Nyayi Elia Hasanah, M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi lokus Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Abdul Goffar menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara Ombudsman RI dengan pemerintah daerah. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Ombudsman RI yang baru, lembaga tersebut berkomitmen menghadirkan Ombudsman yang lebih humanis, terbuka, serta mengedepankan komunikasi dan kolaborasi dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik
"Melalui silaturahmi ini kami ingin saling mengenal, membangun komunikasi yang baik, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar pelayanan publik semakin berkualitas," ujar Abdul Goffar.
Ia juga menyampaikan bahwa pada Selasa (28/7/2026), Ombudsman RI akan melaksanakan entry meeting Audit Pelayanan Publik sebagai langkah awal pelaksanaan audit terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kepahiang. Audit tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen perbaikan tata kelola pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abdul Goffar menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
"Keberhasilan pelayanan publik bukan diukur dari banyak atau sedikitnya laporan masyarakat yang masuk, tetapi dari seberapa cepat dan baik setiap laporan tersebut direspons serta diselesaikan. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan publik akan semakin berkualitas dan kepercayaan masyarakat pun akan meningkat," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pimpinan Ombudsman RI beserta jajaran. Menurutnya, kehadiran Ombudsman RI menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Kami siap menerima masukan maupun koreksi dari Ombudsman RI sebagai bahan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Kepahiang berkomitmen memberikan pelayanan publik yang prima, merata, tidak diskriminatif, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami juga siap memperkuat kerja sama dengan Ombudsman RI," ujar Zurdi Nata.
Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa tahun 2026 merupakan kali pertama instansinya menjadi salah satu lokus Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI. Pihaknya menyatakan kesiapan mengikuti proses penilaian dan berharap memperoleh arahan serta pendampingan agar pelaksanaan penilaian berjalan sesuai indikator yang telah ditetapkan.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Berbagai isu strategis terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dibahas secara konstruktif, termasuk penguatan koordinasi menjelang pelaksanaan Audit Pelayanan Publik.
Melalui audiensi tersebut, Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, responsif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi kedua belah pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepahiang.
