Ombudsman RI dan BBPPKS Sumbar Tinjau Pelayanan Publik di SRMP 4 Padang
RRI.CO.ID, Padang - Ombudsman RI dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Sumatera Barat (Sumbar) memantau penyelenggaraan pelayanan publik Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 4 Padang, Selasa, 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalqm rangka memastikan Program Sekolah Rakyat ini berjalan sesuai dengan asas pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution usai meninjau pelaksanaan belajar mengajar di dimaksud mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya responsif Kementerian Sosial menjalankan secara garis besar dari poin-poin saran perbaikan Ombudsman RI. "Usulan kami ini meliputi penguatan dasar hukum sebagai bentuk kepastian dan berkelanjutan Program Sekolah Rakyat, hingga pemantapan sistem pengawasan serta monitoring terpadu demi peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Maneger menjelaskan, dalam monitoring kali ini, Ombudsman menemukan adanya sejumlah peserta didik sekolah rakyat yang mengundurkan diri hingga lambannya pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di kabupaten/ kota di Sumbar. "Kami mendorong adanya mekanisme dan regulasi yang jelas untuk mencukupi kuota siswa jika ada yang mengundurkan diri dengan mengedepankan prinsip inklusifitas, lalu keberpihakan layanan publik dalam proses penjangkauan calon peserta didik hingga akselerasi pembangungan infrastruktur SR di seluruh kabupaten/kota," katanya.
Saat ini, kata Maneger, SR di Sumbar masih bersifat rintisan yang perlu diakselerasi melalui pembangunan sekolah fisik di seluruh kabupaten/kota. "Tadi kami mendapatkan informasi, saat ini yang sudah siap menjalankan program SR di Kabupaten Dharmasraya dan menyusul di Kota Padang. Nantinya, ini menjadi acuan bagi percepatan pembangunan SR lainnya di daerah lain," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BBPPKS Sumbar, Wildan Humaedi mengatakan, terkait rencana pemindahan peserta didik yang saat ini belajar di lokasi rintisan, ia menjelaskan bahwa seluruh Sekolah Rakyat yang beroperasi di Sumatera Barat saat ini masih berstatus Sekolah Rakyat Rintisan.
"Pada 2026, pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang sedang berjalan berada di Kabupaten Dharmasraya. Calon peserta didik yang berasal dari daerah yang belum memiliki fasilitas permanen akan dititipkan sementara di Sekolah Rakyat Dharmasraya hingga pembangunan sekolah di daerah asal mereka selesai," kata Wildan.
Menurutnya, saat ini ada sebanyak 30 calon siswa SRMP dan 30 siswa SRMA yang sudah melewati proses penjangkauan untuk masuk dalam tahun ajaran 2026/2027. "Mereka akan sementara akan menempati SR di Dharmasraya, jika di Kota Padang sudah selesai terbangun, sebagian dari mereka akan dipindahkan kesini," ujar Wildan.
Pihaknya mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk segera mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayah masing-masing. "Kami masih menunggu usulan dari kabupaten/kota lainnya. Dengan demikian, calon peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran di daerah asalnya tanpa harus berpindah ke daerah lain," katanya.
