Ombudsman RI Bali Nilai Pelayanan Publik Buleleng Berkualitas Tinggi
RRI.CO.ID, Singaraja - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menilai kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng berada pada kategori tinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menjelaskan, metode penilaian Ombudsman kini tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan terhadap standar pelayanan, tetapi juga mencakup kompetensi penyelenggara, kualitas layanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta kepatuhan terhadap produk Ombudsman.
Menurutnya, penilaian juga menitikberatkan pada persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga hasilnya mencerminkan pengalaman langsung masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah daerah.
"Penilaian saat ini juga mempertimbangkan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah," ujarnya.
Penilaian Ombudsman membagi tingkat kepatuhan pemerintah daerah menjadi tiga kategori, yaitu rendah (skor 0-4), sedang (5-9), dan tinggi (10). Sementara untuk unit pelayanan atau SKPD, penilaian diberikan dalam jenjang sangat kurang hingga sangat baik.
Di Kabupaten Buleleng, tiga lokus pelayanan yang dinilai meliputi Disdikpora Buleleng, Dinsos P3A Buleleng, dan RSUD Buleleng. Dari hasil tersebut, Disdikpora Buleleng memperoleh kualitas pelayanan sangat baik, sedangkan Dinsos P3A dan RSUD Buleleng memperoleh kategori baik.
Widhiyanti menyampaikan apresiasi atas capaian Opini Kualitas Tinggi yang diraih Pemkab Buleleng, khususnya terhadap Disdikpora Buleleng yang dinilai mampu memberikan layanan publik dengan kualitas sangat baik.
"Ombudsman RI mengapresiasi capaian ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," ujarnya.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan melalui pembenahan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengelolaan pengaduan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Buleleng dinilai semakin menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
