Ombudsman RI Ajarkan Pegawai OPD Kelola Pengaduan Pelayanan Publik
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka Mulkan secara daring membuka bimbingan teknis tata kelola pengaduan pelayanan publik Kabupaten Bangka yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka, Selasa (28/02/2023).
Kegiatan ini dihadiri para pejabat dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka, para camat, pegawai kelurahan/desa, puskesmas dan tamu undangan lainnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariandhy menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bangka atas dimulainya kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Bangka.
"Berdasarkan hasil survei Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bangka
masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pengaduan
pelayanan publik ini," kata Yozar, sapaan akrabnya.
Ditambahkannya, pelayanan pengaduan layanan publik merupakan suatu komponen standar pelayanan publik yang wajib dikelola dengan sebaik-baiknya.
"Hanya saja praktek ini belum bisa kita lihat secara optimal dilakukan penyelenggara pelayanan publik, meskipun sudah ada undang-undanganyang sudah disahkan pada tahun 2009," ujarnya.
Sementara itu Bupati Bangka, Mulkan mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk merespons semua aduan dari masyarakat dan menjawab pengaduan tersebut.
"Hal ini harus dilakukan agar tidak menjadi bola panas. Untuk itu, semua OPD agar dapat membuat kotak saran," ujarnya.
Ditambahkannya, ada beberapa zona untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, perizinan dengan cepat dan sesuai aturan, seperti KPT, Dukcapil, Rumah Sakit Umum Daerah dan lainnya.
"Kami juga menyampaikan apresiasi juga kepada lembaga Ombudsman RI yang terus memberikan dukungan dan pemahaman kepada seluruh pegawai OPD yang bermuara pada pemberian pelayanan publik secara baik dan prima," kata Mulkan.
(Bangkapos.com/Edwardi)
