Ombudsman Pantau Ketersediaan BBM di Papua Barat
Manokwari - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat melakukan monitoring ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Papua Barat guna memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika polemik internasional yang berpotensi memengaruhi pasokan energi dunia, termasuk Indonesia.
Pemantauan dilakukan dengan mengunjungi bagian perbekalan Pertamina Manokwari, Kamis (9/4/2026).
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana, diterima langsung Manajer Pemasaran Pertamina Manokwari dalam pertemuan yang membahas kondisi stok serta distribusi BBM di wilayah tersebut.
Dalam kegiatan monitoring tersebut, Ombudsman menyoroti ketersediaan berbagai jenis BBM, baik BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, maupun BBM non-subsidi.
Berdasarkan laporan yang disampaikan pihak Pertamina, stok BBM untuk wilayah Papua Barat saat ini dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Stok BBM di Papua Barat dalam kondisi aman dan dapat melayani kebutuhan masyarakat, sehingga publik tidak perlu khawatir terkait ketersediaannya," kata pihak Pertamina dalam penjelasannya kepada Ombudsman.
Meski demikian, Ombudsman Papua Barat mendorong Pertamina untuk terus menjaga kelancaran distribusi BBM, terutama untuk jenis BBM bersubsidi.
Salah satu langkah yang diingatkan adalah penerapan mekanisme pembelian menggunakan barcode kendaraan guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.
Selain itu, Ombudsman juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan praktik yang dapat mengganggu distribusi, seperti pembelian tanpa barcode maupun memodifikasi tangki kendaraan guna menambah kapasitas penampungan BBM.
Atkana juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum, untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM agar penyalurannya tetap tertib dan ketersediaan energi bagi masyarakat Papua Barat dapat terjaga hingga akhir tahun.
"Pengawasan bersama sangat penting agar distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Atkana.(rls/pr)
