Ombudsman NTT minta perbaiki layanan ekspor-impor di perbatasan
Kupang (ANTARA) - Ombudsman RI
Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta layanan ekspor-impor di Pos Lintas
Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, yang menjadi perbatasan antara
Indonesia dan Timor Leste, diperbaiki.
"Kami berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan
instansi terkait lain di perbatasan guna mencari solusi perbaikan
layanan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton dari
Atambua, Ibu Kota Kabupaten Belu, Rabu, (21/1/2024).
Hal itu ia sampaikan menyikapi keluhan para eksportir dan pelintas umum yang
menggunakan kendaraan bahwa pemeriksaan surat kendaraan tidak dilakukan dalam
pos pelayanan ekspor-impor yang disiapkan BNPP.
Akibatnya, pemilik kendaraan harus bolak-balik ke pos pemeriksaan kendaraan
yang berlokasi di luar PLBN Motaain. Padahal, BNPP telah menyediakan ruangan
pelayanan kepada para petugas di dalam PLBN Motaain."Sehingga alur layanan
menjadi tambah panjang dan membutuhkan waktu lebih lama," ucap Darius.
Selain layanan pemeriksaan yang tidak sesuai tempat yang disediakan, Ombudsman
NTT juga mendapati Terminal Barang Internasional (TBI) Motaain belum beroperasi
hingga saat ini karena alasan teknis, padahal telah diresmikan beberapa waktu
lalu.
Hal itu menyebabkan pelayanan kargo ekspor-impor belum berpindah ke TBI yang
harusnya menjadi pos layanan semua instansi di perbatasan. Darius menegaskan
hal itu dan telah menjalin komunikasi dengan pihak BNPP. Ia menekankan
pentingnya pembenahan layanan ekspor-impor di PLBN Motaain karena PLBN itu
menjadi pos lintas batas negara paling ramai kedua setelah PLBN Entikong di
Kalimantan.
Hal itu merujuk dari data aktivitas ekspor PLBN Motaain di bulan Januari 2024
yang tercatat mencapai Rp50 miliar, bahkan memiliki nilai ekspor tertinggi di
semua PLBN di Indonesia.
Oleh karena itu, ia berharap ada perbaikan layanan sehingga masyarakat puas dan
mendapatkan pelayanan publik yang prima.
Selain itu, PLBN Motaain pun harus menjadi sentra ekonomi baru sebagaimana yang
diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.
