Ombudsman NTT Kawal Aksesbilitas Layanan Publik bagi Disabilitas
NTTTERKINI.ID, Oelamasi - Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lembaga pengawas layanan publik terus mengawal pemenuhan standar pelayanan publik guna kemudahan dan kelancaran pelayanan bagi masyarakat secara umum termasuk penyandang disabilitas.
"Setiap lembaga atau dinas layanan publik harus memenuhi standar pelayanan yang maksimal untuk kelancaran dan memudahkan masyarakat secara luas, juga bagi penyandang disabilitas dalam pemanfaatan akses layanan," kata Tim kerjasama Ombudsman NTT, Yapi Nara saat Publik Hearing bersama Dukcapil, Kamis, 13 Oktober 2022.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kupang, Yulius Taklal mengatakan Dukcapil sebagai salah satu instansi penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan layanan kependudukan bagi warga, terus lakukan pembenahan dalam upaya mewujudkan aksesbilitas layanan publik yang optimal, cepat dan efesien bagi masyarakat secara luas termasuk penyandang disabilitas.
"Penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama sebagai warga dalam mendapatkan pelayanan, sehingga kami berupaya melakukan pembenahan agar kualitas layanan kependudukan leih optimal,cepat dan efesien," kata Yulius.
Ketiadaan aksesbilitas atau sarana prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan ketiadaan regulasi penetapan standar pelayanan yang mengatur alur dan tahapan pengajuan dokumen hingga proses penyelesaian dokumen, mengakibatkan kualitas layanan buruk yang berdampak pada munculnya berbagai persoalan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
"Untuk sarana prasarana bagi disabilitas memang masih minim, sehingga butuh pembenahan, kami upayakan untuk pemenuhan hal itu," tambah Yulius.
Dalam public hearing tersebut, berbagai usul, saran, pendapat dan masukan dari berbagai pihak diantaranya untuk Ombudsman, mitra layanan seperti Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Geramin), Yayasan PKPM, camat, kepala desa, dinas Kominfo dan Bagian Organisasi ikut dilibatkan dalam upaya perbaikan kualitas layanan kependudukan. (*/Lid)
