Ombudsman nilai tiga Polres di Papua Barat pelayanan publiknya rendah
Manokwari, Jubi - Ombudsman Perwakilan Papua Barat memberikan catatan pelayanan terhadap kinerja pelayanan publik di lingkungan kepolisian di Polda Papua Barat dan Polres jajaran, selama tahun 2023. Terdapat tiga Polres yang mendapat catatan penilaian di bawah standar, yakni Polres Maybrat, Polres Manokwari Selatan dan Polres Pegunungan Arfak.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johny Edizon Isir dan Wakapolda Brigjen Pol Alfred Papare serta para Pejabat Utama dan para Kapolresta dan Kapolres turut hadir dalam kegiatan yang diselingi dengan pemberian piagam penghargaan dari Ombudsman RI di Gedung Arfak Convention Hall Mapolda, Kamis (18/1/2024).
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yoseph Sombuk mengatakan, ini berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Kepolisian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang pelayanan publik. dad
"Kami memberikan nilai sesuai dengan kualitas pelayanan di Polres-polres yang berhubungan dengan pelayanan di Sentra Pelayan terpadu kepolisian SPKT, pengurusan layanan SIM dan di Intelkam Polres dan Polresta," kata Musa Yoseph Sombuk.
Penilaian pelayanan publik tahun 2023 di Polres Sorong mendapat nilai 94,36 tertinggi kemudian Polresta Manokwari mendapat penilaian 89,62 lalu Polres Tambrauw 89,27 Polres Fakfak 88,44 Polres Raja Ampat 86,41. Polres Teluk Bintuni 85,78. Polres Sorong Selatan 85,6. Polres Teluk Wondama 85,33. Polresta Sorong 82, 57 dan Polres Kaimana 80,94.
"Polres Manokwari Selatan mendapat penilaian 53,12 kemudian Polres Pegunungan Arfak 48,64 dan Polres Maybrat 24,94," kata Musa Sombuk.
Dia mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi dasar penilaian pelayanan publik di tiga Polres tersebut rendah.
"Yang merah ini ada tiga, Mansel, Pegaf dan Maybrat. Polres Manel ini menurun di tahun 2023 padahal tahun lalu berada di zona kuning atau sedang. Kalau Maybrat dan Pegaf ini persoalan sarana dan prasarana," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa selain sarana dan prasarana yang belum lengkap karena Polres baru, juga menyangkut dengan Sumber daya manusia SDM.
"Yang menarik justru polres tambrauw, meski polres baru tapi konsisten menerapkan satu produk layanan SPKT dengan baik," ucapnya.
Dia mengatakan proses penilaian yang dilakukan berdimensi input dan proses output terjadi pengaduan yang meningkat.
"Pada tahun lalu (2022) hanya ada Lima Polres yang mendapat nilai tinggi, di Tahun 2023 terjadi peningkatan. Ada yang tinggi 2 kemudian yang sedang lima dan merah ada 3," jelasnya. (*)
