Ombudsman Nilai Gas Subsidi di Babel Bermasalah, Pasokan Tersendat hingga Harga Tembus di Atas HET
BELITUNGTIMES.COM, PANGKALPINANG - Persoalan gas LPG 3 kilogram bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mencuat.
Kelangkaan yang terjadi di sejumlah wilayah menunjukkan masalah serius dalam tata kelola pasokan dan distribusi gas subsidi yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ombudsman Babel) mengungkapkan, gangguan pasokan di tingkat hulu menjadi pemicu utama kelangkaan LPG 3 kg di Bangka, Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang.
Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sepanjang Januari 2026, pasokan ke dua Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) utama belum terpenuhi secara normal .
Plt Kepala Ombudsman Babel, Kgs. Chris Fither bilang pasokan LPG ke SPPBE Kelapa dan SPPBE Merawang mengalami penurunan signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Kondisi ini menyebabkan stok di tingkat agen dan pangkalan menipis, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
"Masalah di hulu ini langsung berimbas ke hilir. Agen dan pangkalan kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga LPG subsidi semakin sulit diperoleh," ujar Chris Fither.
Tak hanya soal ketersediaan, Ombudsman Babel juga menemukan persoalan serius dalam distribusi gas subsidi. Di lapangan, masih ditemukan praktik penjualan lebih dari satu tabung kepada pembeli yang sama, termasuk sistem titip tabung.
Lemahnya pengendalian di tingkat pangkalan dinilai membuka celah LPG 3 kg tidak tepat sasaran.
Ironisnya, di tengah kelangkaan, Ombudsman juga mendapati LPG 3 kg dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
Harga di sejumlah pangkalan tercatat mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabung, jauh di atas ketentuan resmi.
Menurut Ombudsman, kondisi ini mencerminkan rapuhnya sistem pengawasan gas subsidi di Bangka Belitung.
Faktor cuaca laut yang memengaruhi distribusi dari wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) turut memperparah situasi, karena Babel masih bergantung pada pasokan luar daerah.
Sebagai solusi jangka panjang, Ombudsman Babel mendorong pembangunan depot atau depot mini LPG di Bangka Belitung agar tersedia buffer stock saat distribusi terganggu.
Selain itu, pembenahan sistem distribusi dan pengawasan pangkalan dinilai mendesak untuk mencegah penyimpangan berulang.
"Gas subsidi seharusnya melindungi masyarakat kecil, bukan justru menjadi masalah tahunan. Jika tata kelolanya tidak dibenahi, kelangkaan dan permainan harga akan terus berulang," tegas Chris Fither .
Ombudsman Babel juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan pangkalan yang menjual LPG di atas HET atau melakukan praktik distribusi tidak wajar, sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola gas subsidi di daerah kepulauan tersebut. (SAW)
