Ombudsman Minta Penetapan Tersangka Guru Playgroup Diuji Lewat Praperadilan
batampos - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) Lagat Siadari meminta yayasan tempat guru playgroup Djuwita Batam bekerja memberikan pendampingan hukum setelah tenaga pendidik tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak. Ia menyarankan agar penetapan tersangka itu diuji melalui praperadilan.
Menurut Lagat, langkah tersebut penting untuk memastikan penetapan tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yayasan, kata dia, tidak seharusnya membiarkan guru yang bersangkutan menghadapi perkara itu seorang diri.
"Pihak yayasan perlu mempertimbangkan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka sesuai ketentuan hukum," kata Lagat saat dihubungi, Kamis (5/11).
Selain menempuh praperadilan, Lagat juga membuka kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Namun, penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
"Karena sudah ada penetapan tersangka, saya kira pihak yayasan harus proaktif membela gurunya. Pertama, secara hukum lakukan praperadilan. Kedua, ajukan restorative justice atau keadilan restoratif," ujarnya.
Lagat menilai penanganan perkara tersebut tidak hanya berdampak pada guru yang berstatus tersangka, tetapi juga berpotensi memengaruhi rasa aman tenaga pendidik, khususnya mereka yang bekerja di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
Menurut dia, lembaga pendidikan anak usia dini di Batam berkembang dalam beragam bentuk, mulai dari sekolah berskala rumahan hingga lembaga berstandar internasional. Dalam kondisi itu, kepercayaan antara orang tua dan pihak sekolah menjadi hal penting yang harus dijaga.
Ia mengingatkan bahwa guru PAUD telah dibekali pengetahuan mengenai metode pendidikan dan cara memperlakukan anak sesuai tahapan perkembangannya. Karena itu, penanganan perkara harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan ketakutan di kalangan tenaga pendidik.
Lagat juga menyoroti dugaan intimidasi terhadap pihak sekolah yang mencuat sejak awal perkara. Ia mengaku telah meminta Dinas Pendidikan memperhatikan kondisi psikologis para guru yang diduga mengalami tekanan.
Sorotan tersebut merujuk pada video yang beredar, yang memperlihatkan sejumlah orang berbadan tegap membentak pihak sekolah. Menurut Lagat, kejadian itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis sehingga para guru perlu mendapatkan pendampingan.
"Orang-orang berbadan tegap tiba-tiba membentak orang-orang yang berada di sekolah. Mereka mungkin mengalami trauma sehingga perlu mendapatkan pendampingan pemulihan trauma," katanya.
Selain pemulihan psikologis, Lagat menilai pihak sekolah juga membutuhkan advokasi, baik melalui mediasi maupun jalur hukum. Pendampingan itu diperlukan agar sekolah memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan sekaligus memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung.
Namun, upaya penyelesaian melalui mediasi disebut belum membuahkan hasil. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak pelapor tidak bersedia berdamai sehingga perkara berlanjut ke kepolisian.
Persoalan tersebut kemudian berkembang dengan munculnya laporan lain ke Polda Kepri.Lagat meminta seluruh laporan ditangani secara hati-hati dan profesional.
Ia mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak justru memunculkan persoalan baru, terutama yang berdampak pada dunia pendidikan. (*)
