Ombudsman Minta Pemkot Benahi Pelayanan
Strategi penanganan MBR dengan menempelkan stiker tanda warga miskin menuai pro-kontra. Bagi pemkot, pemasangan stiker bertujuan memudahkan intervensi agar bantuan tepat sasaran. Sementara itu, DPRD menentang karena pelabelan warga miskin bisa menurunkan harkat dan martabat mereka.
Kepala Ombudsman Jatim Agus Muttaqin menyampaikan, ada beberapa daerah yang menerapkan langkah itu untuk memudahkan pendataan. Tapi, ada juga yang membatalkan dengan alasan ketidakpatutan karena faktor kemanusiaan,"Saya tidak mau masuk ke polemik pro-kontra itu. Sebab, itu bergantung cara pandang,"Kata Agus.
Dia menyampaikan, seharusnya pro-kontra lebelisasi warga miskin tidak penting. Yang terpenting tegas dia, adalah membenahi standar pelayanannya. Tujuannya, warga MBR benar-benar terlayanan haknya dengan tepat sasaran.
Ombudsman optimis jika standar pelayanan dipenuhi secara maksimal, tidak akan terjadi kesalahan dalam pendataan warga miskin. Syarat MBR harus jelas dan terperinci. Kalau tidak, sangat berpotensi tidak tepat sasaran."Maka, berbagai intervensi oleh pemkot dan pemerintah pusat bisa jadi sia-sia," Tegas Agus.
Ombudsman meminta pemkot untuk memenuhi standar pelayanan MBR. Salah satunya, harus responsif dalam pelayanan dan pemberian bansos. Harus ada skema pengawasan, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan kepastian, jaminan keaman, dan evaluasi pelayanan bansos.
Komponen standar pelayanan itu harus benar-benar terinformasikan secara utuh kepada seleuruh warga. (mar/c6/git)
