Ombudsman Maluku terima 10 laporan Penerimaan siswa baru tingkat SMA

Ambon (ANTARA) -
Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku menerima 10 laporan masyarakat yang masuk
terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi pada jenjang SMA/SMK
sederajat.
Setelah menerima laporan Ombudsman bergerak cepat menindaklanjuti laporan
tersebut, agar penyelesaian tidak berlarut-larut, kata Kepala Ombudsman
perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamat di Ambon, Senin.
"Tim ombudsman reaksi cepat setelah menerima laporan yang dikirimkan
melalui surat atau pesan WhatsApp langsung mengunjungi sekolah seperti SMA 1,
2, 3, 11 dan sekolah yg dianggap favorit di Kota Ambon untuk kami lakukan
koordinasi terkiat sistem zonasi," katanya.
Ia mengatakan laporan masyarakat terkait jalur zonasi yang diterima setelah
akhir pendaftaran, masyarakat merasa siswa tidak diterima padahal memiliki
prestasi akademik yang baik.
"Masyarakat umumnya merasa ada dalam zona ternyata tidak lolos, ada juga
yang merasa bahwa anak mereka memiliki prestasi ternyata tidak lolos, sehingga
merasa perlu untuk dilaporkan guna proses tindak lanjut," katanya.
Pihaknya kata Hasan, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan dinas
pendidikan untuk meminta solusi, jangan sampai masyarakat dirugikan dengan sistem
yang ada.
"Harus ada perhatian dari Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon khususnya
dinas pendidikan untuk mengikuti juknis yang diterapkan sebagaimana mestinya
yakni zonasi dan prestasi, sehingga tidak ada dusta," katanya.
Pihaknya berharap ke depan, PPDB ini sekolah melakukan perbaikan baik tahapan
maupun verifikasi harus transparan..
"Seluruh upaya dilakukan agar masyarakat juga menilai ada keterbukaan
informasi, kita berharap proses yang dikeluhkan oleh masyarakat tidak
berulang," katanya.
Ia menambahkan Dinas pendidikan dan pihak sekolah untuk tidak lagi menerima
siswa setelah berakhirnya masa pelaksanaan PPDB.
"Kami meminta Disdik, sekolah dan panitia PPDB untuk berkomitmen tidak
menerima siswa lagi. Kalaupun ada kebijakan menerima siswa maka harus
mengutamakan siswa yang tidak mampu," ujarnya.








