Ombudsman Lakukan Penilaian Pelayanan Publik LPP Gorontalo, Fasilitas Dinilai Memadai

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Gorontalo baru-baru ini melaksanakan Penilaian Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Gorontalo. Kunjungan ini berlangsung di Kabupaten Gorontalo pada Kamis, 20 November, dengan fokus utama pada kualitas layanan yang diberikan.
Kepala Perwakilan ORI Gorontalo, Muslimin B Putra, menjelaskan bahwa inisiatif ini bermula dari supervisi rutin pelayanan publik. Namun, tujuan kunjungan berkembang untuk memahami lebih dalam sejauh mana LPP Gorontalo melayani warga binaannya secara optimal.
Tim Ombudsman Gorontalo melakukan peninjauan komprehensif. Mereka melihat langsung berbagai fasilitas, mulai dari pos penjagaan, koperasi, wartel, kamar hunian warga binaan, dapur, hingga tempat pelatihan dan klinik kesehatan.
Gambaran Awal Pelayanan dan Fasilitas LPP Gorontalo
Dari hasil peninjauan awal, Muslimin B Putra mengungkapkan kesan positif terhadap kondisi LPP Gorontalo. "Awalnya kunjungan ini terkait dengan supervisi pelayanan publik. Ternyata kita juga ingin tahu sejauh mana pelayanan Lapas Perempuan terhadap warga binaan," ujarnya.
Ia menambahkan, "Ternyata kita sudah mendapatkan uh gambaran bahwa di lapas ini relatif sudah memadai. Ada kantin khusus yang dikelola koperasi, pembinaan keterampilan menjahit, tata boga dan menyulam karawo." Pernyataan ini menyoroti ketersediaan fasilitas penunjang dan program pembinaan di lapas tersebut.
Berbagai fasilitas seperti koperasi, wartel, dan ruang kunjungan menunjukkan upaya LPP Gorontalo dalam memenuhi kebutuhan dasar warga binaan. Ketersediaan program pelatihan keterampilan juga menjadi poin penting dalam Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman Gorontalo ini.
Layanan Khusus dan Rencana Publikasi Hasil Penilaian
Selain fasilitas umum, LPP Gorontalo juga menyediakan layanan khusus bagi warga binaan. Muslimin menjelaskan bahwa lapas ini menyediakan susu bagi warga binaan yang lanjut usia, menunjukkan perhatian terhadap kelompok rentan.
Akses komunikasi juga difasilitasi melalui wartel khusus yang menyediakan akses internet. Ini memungkinkan warga binaan untuk tetap terhubung dengan keluarga atau dunia luar, meskipun dalam batasan yang ditentukan.
Muslimin B Putra menginformasikan bahwa hasil lengkap dari Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman Gorontalo ini akan dipublikasikan secara nasional oleh Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta. Sementara itu, kantor perwakilan di Gorontalo akan melakukan publikasi serupa pada Januari 2026 mendatang.
Rencana publikasi ini menegaskan transparansi dan akuntabilitas Ombudsman dalam memantau kualitas pelayanan publik. Masyarakat dapat menantikan laporan detail mengenai temuan dan rekomendasi dari penilaian tersebut.
Komitmen LPP Gorontalo terhadap Peningkatan Pelayanan
Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi LPP Gorontalo, Hartono Kalaka, menyambut baik kunjungan dan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Ia menegaskan komitmen LPP Gorontalo untuk terus meningkatkan kualitas layanannya.
"Pelayanan kami terus dimaksimalkan, dan setiap tiga bulan ada evaluasi oleh ibu Kepala Lapas," ucap Hartono. Pernyataan ini menunjukkan adanya mekanisme evaluasi internal yang berkelanjutan untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga dan terus membaik.
Evaluasi berkala ini penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini juga mencerminkan responsifnya LPP Gorontalo terhadap masukan dan standar pelayanan publik.
Kerja sama antara Ombudsman dan LPP Gorontalo diharapkan dapat menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih baik. Penilaian ini menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada warga binaan.








