Kabar Perwakilan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ombudsman Bangka Belitung sudah melakukan pendampingan pemenuhan kualitas pelayanan publik di Bangka Tengah.

Kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ini digelar agar seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan pemenuhan kualitas pelayanan publik diikuti instansi yang menyelenggarakan layanan dasar kesehatan, pendidikan, sosial, administrasi kependudukan dan perizinan.

Ombudsman menyampaikan pentingnya penyelenggara pelayanan publik tidak sekedar memandang pelayanan publik dari aspek layanan administrasi, tetapi juga ada ruang lingkup pelayanan lainnya, seperti jasa publik dan barang publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy mengatakan pendampingan pemenuhan kualitas pelayanan publik merupakan rangkaian upaya mencegah maladministrasi pada pelayanan publik.

"Komitmen dan kolaborasi yang dibangun oleh Ombudsman tidak semata karena adanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga tuntutan pemenuhan hak-hak pengguna layanan. Pemkab Bangka Tengah memiliki keinginan yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya," kata Yozar kepada bangkapos.com, Rabu (26/6/2024).

Ombudsman Babel mengapreasiasi seluruh instansi yang menyelenggarakan pelayanan telah menetapkan standar pelayanan sebagaimana UU 25 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2014.

"Kami terus mendorong agar seluruh instansi pelayanan publik baik sektor administrasi, barang dan jasa untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai salah satu instrumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja," kata Yozar.

Asisten III Setda Bangka Tengah, Ali Imron berharap segala masukan yang disampaikan Ombudsman jadi perhatian instansi di daerah.

"Saya minta perhatian khusus kepada instansi yang dinilai Ombudsman untuk terus mengevaluasi beberapa dimensi yang mengalami penurunan nilai, untuk itu diperbaiki dan ditingkatkan", katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)