Ombudsman Kepri Ungkap Persoalan Agraria Paling Banyak Aduan Tahun 2022
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ombudsman RI Perwakilan Kepri mengungkap laporan pelayanan publik paling banyak yang dilaporkan warga selama 2022.
Mereka mencatat terdapat lima kategori terbanyak berdasarkan substandi pengaduan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengungkap pengaduan terbanyak selama tahun 2022 itu.
Di antaranya, persoalan agraria atau pertanahan dengan 140 laporan.
Kemudian laporan persoalan administrasi pendudukan mulai dari kelurahan, kecamatan hingga Disduk Capil.
Ketiga, terkait laporan perihal layanan kesehatan, keempat persoalan air oleh SPAM Batam dan kelima layanan kepolisian.
Mulai dari Polsek-Polsek hingga Polres.
"Yang paling dominan laporan-laporan masyarakat di kepolisian tapi tidak ditindaklanjuti," ungkap Lagat, Jumat (10/3/2023).
Sebanyak 113 laporan berhasil ditangani dari total 201 laporan yang diperiksa.
"Dari laporan yang kita periksa tadi 201 laporan, berdasarkan laporan yang kami terima tahun 2022, maka kita selesaikan 81 persen," kata Lagat.
Ia menambahkan per tanggal 31 Desember 2022 tersisa 68 laporan yang masih dalam proses pemeriksaan Ombudsman Kepri.
Berdasarkan target yang diberikan kepada Ombudsman Kepri, ada sebanyak 156 laporan, dan berhasil teralisasi sebanyak 177 laporan .
"Target tahunan itu 80 persen tapi kami berhasil 81 persen. Memang kami secara nasional untuk laporan berjalan, tahun berjalan diberikan target 80 persen, tapi tadi sudah disampaikan kami mencapai 81 persen. Artinya target tahunan kita sampai target. Sementara target kinerja bisa mencapai 113 persen," ujarnya.
Sebelumnya, Sebanyak 755 laporan diterima Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang 2022.
Jumlah ini melonjak dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 445 laporan.
"Tahun kemarin sekitar 445 laporan dan tahun ini 755 laporan, jadi terus meningkat setiap tahunnya," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri Lagat Siadari di Batam.
Ia menjelaskan lima jenis akses pengaduan yang diterima.
Di antaranya laporan masyarakat, respons cepat ombudsman, investigasi atas prakarsa sendiri, konsultasi non-laporan dan tembusan.(TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)
