Ombudsman Kepri Tuntaskan 200 Laporan Pelayanan Publik
KBRN, Ranai; Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mencatat capaian signifikan dalam penyelesaian laporan terkait pelayanan publik di wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sepanjang tahun 2025. Dari total sekitar 230 laporan yang diterima, 200 laporan telah berhasil diselesaikan, atau setara 96 persen dari keseluruhan aduan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, dalam wawancaranya bersama RRI menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja mengejar target nasional penyelesaian laporan masyarakat menjelang akhir tahun.
"Untuk laporan yang kita terima, jumlahnya mencapai 230-an. Dari jumlah itu, yang sudah selesai 200 laporan. Masih ada sekitar 30 laporan yang sedang dalam penanganan. Kami optimis hingga akhir tahun ini penyelesaian bisa mencapai 100 persen. Saat ini capaiannya sudah 96 persen," ungkap Lagat.Kamis ( 11/12/2025).
Ia menyampaikan bahwa secara kumulatif, volume laporan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, penyelesaian laporan berjalan efektif dan sesuai dengan target yang dibebankan Presiden kepada Ombudsman di seluruh daerah.
Lagat menjelaskan aduan paling banyak berasal dari sektor agraria dan pertanahan, yang secara konsisten menjadi masalah dominan setiap tahun. Dari sisi wilayah, terdapat tiga daerah penyumbang laporan tertinggi, yakni Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun.
"Tiga daerah ini memang paling banyak laporan terkait agraria dan pertanahan. Sementara untuk Natuna, dua tahun terakhir ini belum ada laporan masuk," jelasnya.
Ombudsman Kepri memastikan akan terus meningkatkan kualitas layanan pengawasan pelayanan publik, termasuk memperluas sosialisasi ke masyarakat agar lebih berani melaporkan dugaan maladministrasi di lingkup pemerintahan. Dengan capaian penyelesaian laporan yang tinggi, Ombudsman Kepri berharap kualitas pelayanan publik di Kepri semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
