Ombudsman Kepri Temukan 13 Ruang Sekolah Tak Termanfaatkan Akibat Maladministrasi PPDB
KABAREKONOMI.ID,
Seperti temuan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melalui Keasistenan Pencegahan Maladministrasinya pada minggu lalu, saat melakukan pemantauan persiapan PPDB di Tanjungpinang, bertandang ke SMA 3 dimana terdapat 13 ruang kelas yang kosong tidak terpakai karena jumlah siswa sedikit.
"Pada PPDB tahun 2023, siswa yang masuk ke SMA 3 Tanjungpinang hanya 19 orang. Dari 18 ruang kelas yang ada, hanya 5 kelas yang terpakai," ujar Adi Permana selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi saat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pada Rabu (12/6/2024).
Padahal di dua sekolah lainnya yaitu SMA 1 dan SMA 2 terdapat penumpukan ratusan siswa bahkan sampai membuka kelas daring.
"Sudah menjadi hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran secara luring/tatap muka. Selain itu beban kerja guru pun bertambah di sekolah yang terjadi penumpukan. Di khawatirkan hal ini dapat menurunkan mutu pembelajaran," ujar Adi.
Ia berharap pada PPDB di tahun 2024, seluruh stakeholder baik penyelenggara maupun masyarakat dapat melaksanakan PPDB sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis).
"Ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pendidikan namun juga semua pihak baik penyelenggara di luar sekolah maupun masyarakat untuk mendorong pelaksanaan PPDB sesuai juknis sehingga meminimalisir dampak-dampak kerugian," terang Adi.
Ombudsman RI Perwakilan Kepri akan terus melakukan pemantauan pada setiap tahapan PPDB dan meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi.
"Kami lakukan pemantauan setiap tahun agar PPDB dapat berjalan lebih baik. Di Tanjungpinang sendiri, berdasarkan pemantauan kami, persiapan PPDB sudah berjalan dengan baik," tutur Adi.
"Namun kami tentu membutuhkan mata dan telinga masyarakat mengawasi pelaksanaan PPDB. Silahkan sampaikan melalui WhatsApp Pengaduan kami di 08119813737 jika temukan penyimpangan pada PPDB," tutup Adi. (***)
