Ombudsman Kepri Soroti Website Sejumlah OPD Pemprov Tak Berfungsi
BATAM - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti buruknya pengelolaan website sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Banyak situs resmi OPD yang tidak dapat diakses atau tidak menyediakan informasi terbaru, sehingga menimbulkan keluhan masyarakat.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak aduan terkait website OPD yang seharusnya menjadi sumber informasi publik, tetapi justru tidak berfungsi optimal.
"Seharusnya website ini dikelola dengan baik dan selalu diperbarui, bukan sekadar pajangan. Banyak masyarakat mengeluh karena kesulitan mendapatkan informasi terbaru," ujar Lagat kepada Ulasan.co, Senin 17 Februari 2025.
Beberapa website yang menjadi sorotan antara lain milik Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PUPR, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dukcapil.
Menurut Lagat, website-website ini seharusnya mendukung transparansi publik, tetapi kenyataannya malah menyulitkan akses informasi bagi masyarakat. "Kalau seperti ini justru menjadi atensi catatan penilaian kami," katanya.
"Di era modern seperti ini tidak seharusnya ada website pemerintah yang down. Ini menjadi catatan penting bagi kami," tegasnya.
Lagat berharap Pemprov Kepri segera memperbaiki pengelolaan website OPD agar lebih responsif dan bermanfaat bagi masyarakat. (*)
