• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Kembali Lakukan Survei Kepatuhan Pelayanan Publik
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Kamis, 11/08/2022 •
 
Kepala Ombudsman Papua Barat, Musa Sombuk

MANOKWARI - Tahun ini Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat akan kembali melakukan survei potret kepatuhan di provinsi dan kabupaten/kota se Papua Barat.

Kepala Ombudsman Papua Barat, Musa Y Sombuk mengatakan pada 2021 lalu masih ada 10 daerah di Papua Barat yang masuk dalam zona merah pelayanan publik pada lima instansi yakni dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil dan dinas penanaman modal terpadu satu pintu.

Adapun sepuluh daerah zona merah pelayanan publik itu adalah Kabupaten Manokawari Selatan, Bintuni, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kaimana dan Raja Ampat.

"Kami berharap ada pergerakan yang lebih baik. Mulai dari buruk ke sedang dan kalau boleh seperti Kota Sorong yang dulunya dari zona merah langsung menuju zona hijau," kata Musa Sombuk di Manokwari, Rabu (10/8/2022).

Musa melihat faktor kepala daerah sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di masing-masing daerah. Selain itu kemudian hal-hal lain seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, jaringan internet dan lain-lain.

"Hal terpenting adalah berkomitmen dan mau berubah, dengan begitu tentu pelayanan publik akan semakin baik," ucapnya.

Ia menuturkan potret survei pelayanan publik akan dimulai pada Agustus hingga Oktober 2022. Hasilnya akan diumumkan secara nasional pada Desember 2022. Tahun lalu pihaknya telah melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik dan ada satu kota yang mendapat predikat kepatuhan yang sangat tinggi atau masuk dalam zona hijau yakni Kota Sorong.

"Tiga daerah masih zona kuning tetapi kita harap tahun ini bisa masuk zona hijau. Ketiga daerah yang masuk zona kuning yakni Manokwari, Fakfak dan Pemerintah Provinsi Papua Barat," tutur Musa.

Musa tidak memberikan target kepada masing-masing daerah, tetapi ia optimistis ada sejumlah potensi yang bisa membawa masing-masing daerah ke kepatuhan yang lebih baik.

"Salah satu potensi yang kita lihat adalah bagaimana komitmen kepala daerah yang menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas, karena pejabat publik hadir untuk melayani masyarakat," katanya.

Komitmen pemerintah daerah diwujudkan dalam sumpah jabatan pada saat pelantikan. Kalau tidak melayani publik, jangan-jangan kepala daerah lupa akan komitmennya.

"Ingat sumpah jabatan dan melayani publik sebaik-baiknya. Kalau pelayanan publik masih tidak baik berarti lupa akan komitmennya dan janji saat kampanye," pungkasnya.

"Saat kampanye menjanjikan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik dan sebagainya itu hilang semua," imbuhnya. (CR1)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...