Ombudsman Kaltara Terima 164 Laporan
Ombudsman Perwakilan Kalimantan masih menangani persoalan mendasar dugaan mal administrasi, terutama soal pendidikan dan pertahanan. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa kepada awak media. Menurutnya, sepanjang 2025 dari Januari hingga Juni terdapat 164 laporan masyarakat.
"Berdasarkan data pengaduan yang kami terima, termasuk konsultasi, tembusan berkaitan dengan aduan masyarakat. Totalnya ada 164, yang menjadi terlapor ada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, BUMN/BUMD, Agraria/Pertanahan, rumah sakit, kepolisian, perbankan, dan lain sebagainya. Untuk perbankan kita arahkan dulu ke OJK," terangnya, Minggu (6/7/2025).
Sedangkan untuk data pengaduan berbasis pemerintah daerah, kota Tarakan menempati posisi terbanyak, selanjutnya Bulungan, Nunukan, dan Malinau. Bahkan ada dari luar Kaltara yaitu datang dari Konawe Selatan karena adanya tembusan surat.
"Kalau berbasis substansi yang kami terima dengan komposisi tadi, tempat pertama pendidikan, jaminan sosial, agraria atau pertanahan. Disusul kepegawaian, kesehatan dan seterusnya. Cara penyampaiannya banyak, melalui on the spot karena kami juga menjalankan program Ombudsman Temu Warga, sehingga masyarakat bisa konsultasi maupun membuat laporan dalam kegiatan jemput bola yang kita lakukan ini," bebernya.
Selain itu, ada juga laporan yang deadlock atau belum selesai sebelum 2025, sebanyak 30 namun selama 2025 dapat terselesaikan sebanyak 20 kasus sedangkan masih dalam proses hingga saat ini ada 10 laporan masyarakat, yang berkaitan dengan transportasi laut seperti pas kecil, sungai, danau, dan kecakapan awak kapal. Selain itu, agraria, perizinan dan kepegawaian juga ada.
"Sedangkan di 2025 yang ditangani ada 37 laporan dimana 20 di antaranya telah selesai, sedangkan 17 lainnya masih dalam proses. Laporan kepegawaian ini ada kaitannya dengan ketenagakerjaan, dimana SK yang dikeluarkan dari Pemerintah Kota Tarakan, namun yang bersangkutan bekerja cenderung sebagai cleaning service dan lain sebagainya. Tetapi ini sudah selesai. Lalu ada juga yang kaitannya dengan pengajuan mutasi PNS, TPP, dan lain sebagainya," beber Maria.
Laporan yang berkaitan dengan pendidikan, mendominasi adalah pungutan kepada orang tua, dan penjualan LKS disekolah.
"Instansi yang paling banyak di laporkan adalah Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan, kemudian disusul satuan pendidikan yaitu sekolah, serta kantor pertanahan," pungkasnya.
