Ombudsman Kaltara Ingatkan Bahaya Diskriminasi dalam Layanan MBG
Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara memperingatkan potensi terjadinya diskriminasi layanan dalam penyelenggaraan program pemerintah di daerah. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kualitas layanan yang diberikan oleh antar Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG).
Kepala Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menyatakan bahwa pelayanan publik tidak boleh hanya dilihat sebagai sampling atau persentase keberhasilan semata. Menurutnya, pelayanan harus merata tanpa adanya perbedaan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.
"Jika satu tempat menjaga kualitas sementara tempat lain tidak, maka di situlah terjadi diskriminasi. Hak-hak masyarakat, dalam hal ini anak didik, tidak terakomodir secara adil," jelas Maria saat menanggapi dinamika program Makan Bergizi di lapangan.
"Minimnya sosialisasi juknis yang pasti dari pihak penyelenggara pusat kepada daerah. Ketiadaan standarisasi yang seragam membuat kualitas layanan di tiap daerah, terutama di wilayah pelosok atau desa, menjadi tidak terkontrol dengan baik," Menjadi Sorotan Maria.
Maria mencontohkan standarisasi di daerah lain yang sangat ketat, bahkan hingga mengatur keseragaman alas kaki petugas untuk menjaga kebersihan gedung. Standar detail seperti inilah yang seharusnya diterapkan di seluruh SPPG di Kalimantan Utara tanpa terkecuali.
Meskipun saat ini Ombudsman Pusat sedang dalam masa transisi pimpinan, Maria memastikan bahwa pengawasan terhadap program direktif Presiden tetap berjalan. Pihaknya akan tetap mengawal kualitas melalui mekanisme koordinasi dengan pimpinan daerah dan instansi terkait.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam SPPG untuk memahami bahwa mereka adalah penyelenggara layanan publik. Ketaatan pada aturan perundang-undangan dan keterbukaan terhadap kritik masyarakat adalah kunci keberhasilan program nasional ini.
