Ombudsman Kalbar Bahas Hasil Penilaian Maladministrasi Kanim Ketapang
RRI.CO.ID, Pontianak - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Keasistenan Pencegahan Maladministrasi menyelenggarakan evaluasi terhadap Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 bersama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang secara daring, Kamis, 23 April 2026.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Muhammad Rhida Rachmatullah, menyambut baik atas komitmen Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang dalam menindaklanjuti hasil penilaian tersebut. Ia menegaskan bahwa Ombudsman membuka ruang diskusi guna memperkuat pemahaman terhadap indikator dan standar dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
"Kami membuka ruang diskusi untuk memperdalam pemahaman terkait penilaian yang akan dilaksanakan pada tahun 2026," ujarnya.
Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang yang diwakili oleh Pemeriksa Keimigrasian, Diva Andika, menyampaikan terima kasih atas kesempatan evaluasi yang diberikan. Menurutnya, kehadiran Ombudsman menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang keimigrasian.
"Kehadiran Ombudsman menjadi bagian penting dalam upaya kami untuk terus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik," ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik, pihaknya terus berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh. "Kami menyadari bahwa pelayanan prima bukan hanya sebuah tuntutan, tetapi juga komitmen yang harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan," ujar Diva.
Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap standar dan indikator pelayanan publik serta mendorong peningkatan kualitas layanan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.
