• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Jatim Sebut Ada 16 Masyarakat Yang Sudah Konsultasi PPDB, Mayoritas Keluhkan Sistem Zonasi
PERWAKILAN: JAWA TIMUR • Jum'at, 05/07/2024 •
 

RADAR SURABAYA - Hingga saat ini Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur sudah menerima 16 konsultasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Kebanyakan masyarakat masih mengeluhkan terkait sistem zonasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin kepada Radar Surabaya, Kamis (4/7).

"Ini kita kategorikan konsultasi, belum laporan karena kita arahkan dulu ke Dinas Pendidikan Jatim. Kalau tidak ada respons atau ada temuan data baru akan kita tindak lanjuti," katanya.

Agus menambahkan kebanyakan para pendaftar mengeluhkan terkait teknis zonasi.

"Jadi para pendaftar ini punya alamat yang dekat dengan sekolah, akan tetapi yang diterima justru alamatnya jauh dari sekolah," jelasnya.

Kemudian, lanjut Agus, masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan zonasi radius/kewilayahan.

Selain itu operator IT pihak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah terkesan kurang memahami teknis PPDB, sehingga diarahkan ke Operator Posko Pelayanan PPDB Jawa Timur di Kalan Jagir Surabaya.

"Kami berharap untuk jalur prestasi ini juga diumumkan siapa saja yang lolos dan prestasinya apa saja. Ini untuk mengantisipasi terjadinya titipan di jalur ini," tuturnya.

Agus menambahkan jika titipan tersebut terjadi masif, pihaknya akan menganulir.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengatakan pihaknya melakukan pengamanan berlapis selama proses PPDB 2024 untuk meminimalisasi kecurangan selama pendaftaran.

Yakni dengan mengombinasikan sistem online dan manual.

Online dilakukan untuk input semua data sesuai dengan tingkatan pendaftaran, mulai dari Kartu Keluarga (KK) hingga rapor.

"Setelah seluruh data dimasukkan secara online, maka untuk mendapatkan PIN sebagai salah satu syarat mendaftar di setiap tahapan, maka wali calon siswa harus datang ke sekolah untuk mengambil PIN," katanya.

Aries menambahkan harus datang ke sekolah sambil membawa berkas yang sudah diupload di sistem PPDB, data tersebut akan diperiksa pihak operator sekolah.

Menurutnya dengan cara ini bila ada data palsu atau kekeliruan data akan terlihat karena petugas melihat secara langsung fisik dokumen selain yang ada di web.

"Setelah semua data lengkap, pihak wali murid barus bisa mendapatkan PIN tiga jam kemudian dan itu didapatkan melalui secara online di website. Dengan sistem tersebut sangat sulit ada kecurangan atau pemalsuan data karena semua diperiksa secara rinci secara online dan manual," terangnya.

Lebih lanjut Pj Wali Kota Batu ini menegaskan pihaknya sudah mewanti-wanti agar tidak ada yang main-main soal PPDB.

Menurutnya pihaknya menghindari proses tatap muka dengan wali murid untuk menghindari kerawanan kecurangan.

"Semua proses tahapan dilakukan online, termasuk pengumuman yang diterima. Hanya pengambilan PIN manual," pungkas Aries. (mus/opi)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...