Ombudsman Jambi Apresiasi OPBM, Beri Tiga Catatan untuk Pemkot Jambi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi mengapresiasi Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi sebagai upaya mengatasi persoalan sampah.
Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Indra, SH, MH, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu diambil untuk mencegah Kota Jambi mengalami krisis persampahan di masa mendatang.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Dialog Publik Pengelolaan Sampah Kota Jambi yang digelar Pemkot Jambi, Sabtu (13/6/2026).
"Kita tahu ada banyak kota di Indonesia yang sampai saat ini masih kesulitan menuntaskan isu pengelolaan sampah karena terlambat mengambil kebijakan atau perubahan tata kelola sampah yang fundamental," ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang masih menghadapi persoalan sampah, seperti Kota Pekanbaru, Kota Bandung, hingga Kota Yogyakarta.
Meski mengapresiasi program tersebut, Indra menyampaikan sejumlah catatan penting agar pelaksanaan OPBM dapat berjalan optimal dan mendapat dukungan masyarakat.
Catatan pertama berkaitan dengan sosialisasi program yang dinilai masih minim.
Menurutnya, sejak awal peluncuran, upaya diseminasi informasi mengenai OPBM belum dilakukan secara maksimal sehingga menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat.
"Hampir tidak ada upaya untuk membangun komunikasi publik yang baik dan mudah dicerna oleh khalayak ramai. Akibatnya informasi yang didapatkan masyarakat tidak utuh dan menimbulkan berbagai pendapat yang berpotensi mispersepsi terhadap OPBM itu sendiri," katanya.
Ia menilai Pemkot Jambi sebenarnya memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, namun belum terlihat kinerja optimal dari dinas teknis dalam membangun narasi positif terkait program tersebut.
"Jangan semua Pak Wali Kota Jambi yang harus turun tangan menjelaskan dari hulu ke hilir. Para kepala dinas teknis yang harusnya secara berkelanjutan membangun komunikasi dengan publik atau masyarakat," ujarnya.
Catatan kedua menyangkut persoalan iuran yang diterapkan dalam program OPBM.
Indra mengingatkan agar penerapan iuran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak membebani masyarakat.
Menurutnya, Pemkot Jambi masih memiliki ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan subsidi operasional bentor OPBM.
"Misalnya saat ini tidak ada lagi pengangkutan sampah dari TPS. Jadi alokasi anggaran yang sudah tersedia dapat disalurkan untuk memberikan subsidi operasional bentor OPBM," katanya.
Ia juga menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi seharusnya telah memiliki simulasi subsidi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, Ombudsman menyoroti perlunya kreativitas dan inovasi DLH dalam menjalin kemitraan strategis dengan BUMN maupun perusahaan besar sebagai sumber subsidi silang.
"Kami berharap sinergi dan kolaborasi antar dinas teknis ini jangan jalan di tempat atau hanya menunggu instruksi saja. Harus proaktif dan mau mendengarkan aspirasi publik," ujarnya.
Catatan ketiga berkaitan dengan kapasitas komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Indra menilai Dinas Kominfo maupun DLH belum optimal menjalankan fungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia mengaku masih minim menemukan informasi resmi terkait OPBM dalam bentuk infografis, video maupun penjelasan tertulis yang mudah dipahami masyarakat.
"Kami mengamati dari berbagai kanal berita maupun platform media sosial, minim sekali tersedia informasi dalam bentuk data grafis, video bahkan penjelasan tertulis sebagai representasi resmi Pemerintah Kota Jambi," katanya.
Menurutnya, pemerintahan yang baik ditandai dengan kemampuan menyampaikan program, kebijakan dan capaian pembangunan secara berkesinambungan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
Dengan komunikasi yang baik, kata dia, potensi kesalahpahaman di ruang publik dapat diminimalisir.
Di akhir penyampaiannya, Indra menegaskan ide dan gagasan yang dimiliki Wali Kota Jambi perlu mendapat dukungan maksimal dari seluruh perangkat daerah.
"Kami sama sekali belum melihat hal tersebut, Para dinas teknis inilah yang semestinya secara terus menerus menjalin komunikasi dan memberikan respons yang cepat agar program-program menuju Jambi Bahagia dapat terwujud secara optimal," pungkasnya.
